DPRD Sintang Minta APBD 2027 Prioritaskan Kebutuhan Mendasar Masyarakat

oleh

SINTANG, ujungjemari.id- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027 harus berorientasi pada penyelesaian persoalan daerah dan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat. Program yang disusun pemerintah daerah diharapkan tidak sekadar menjadi daftar kegiatan, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Sintang, Indra Subekti, dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kabupaten Sintang Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027, Senin, 16 November 2026.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Sintang itu dipimpin langsung Indra Subekti, didampingi Wakil Ketua DPRD Yohanes Rumpak. Hadir pula Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, Wakil Bupati Florensius Ronny, jajaran organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.

Dalam pengantarnya, Indra mengatakan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurut dia, nota keuangan dan Raperda APBD merupakan dokumen kebijakan penting yang harus mampu menjawab persoalan strategis di Kabupaten Sintang. Karena itu, perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan berbagai hambatan dan kendala yang terjadi pada tahun berjalan.

“Nota keuangan dan Raperda tentang APBD sebagai dokumen kebijakan keuangan harus mampu menyelesaikan masalah dan menjawab isu-isu strategis serta memenuhi kebutuhan mendasar di masyarakat,” kata Indra.

Ia menekankan, program dan kegiatan prioritas perlu dirancang secara berkesinambungan. Pemerintah daerah harus memastikan anggaran yang dialokasikan memiliki daya dukung kuat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyampaikan pidato pengantar nota keuangan sekaligus menyerahkan dokumen Raperda APBD 2027 kepada pimpinan DPRD.

Setelah penyampaian tersebut, DPRD menjadwalkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III pada Selasa, 17 November 2026. Tahapan ini menjadi ruang bagi fraksi-fraksi untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap rancangan anggaran pemerintah daerah.

Indra berharap pembahasan APBD tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga memastikan program yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Setiap program dan kegiatan prioritas harus memiliki daya dukung yang kuat untuk menyelesaikan hambatan dan kendala pada tahun berjalan secara berkesinambungan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *