SINTANG, ujungjemari.id- Komisi C DPRD Sintang meminta BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanan kepada pasien yang sudah tidak mampu bergerak atau dalam kondisi tidak sadarkan diri. Petugas BPJS yang berada di rumah sakit diharapkan bisa lebih tanggap membantu proses administrasi agar pasien tetap dapat menggunakan layanan jaminan kesehatan.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sintang, Anastasia, setelah rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta instansi terkait di DPRD Sintang, pada Kamis, 5 November 2026.
Anastasia mengatakan, salah satu kendala yang ditemukan adalah pasien tidak bisa melakukan pemindaian sidik jari atau fingerprint karena kondisi kesehatannya sudah tidak memungkinkan.
Akibatnya, pelayanan BPJS terkendala ketika pasien membutuhkan penanganan medis.
“Kalau pasien sudah tidak mampu bergerak, bahkan tidak sadarkan diri, tentu tidak mungkin dipaksakan untuk melakukan fingerprint. Harapan kami, petugas BPJS yang ada di rumah sakit bisa jemput bola dan membantu prosesnya agar pasien tetap bisa mendapatkan pelayanan menggunakan BPJS,” kata Anastasia.
Politisi Partai NasDem ini menjelaskan, persoalan tersebut menjadi perhatian setelah dirinya menemukan kendala serupa saat berkunjung ke rumah sakit. Menurutnya, kondisi pasien yang sedang membutuhkan pertolongan seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan kemudahan administrasi.
Pihaknya berharap BPJS Kesehatan memiliki mekanisme pelayanan yang lebih responsif bagi pasien dengan kondisi khusus, terutama mereka yang tidak memungkinkan melakukan verifikasi secara mandiri.
Menurut Anastasia, administrasi memang diperlukan, tetapi jangan sampai menjadi hambatan bagi pasien yang sedang membutuhkan penanganan medis.
“Kita berharap petugas BPJS bisa lebih siap dan tanggap. Kalau pasiennya sudah tidak sadarkan diri atau tidak bisa melakukan fingerprint, harus ada solusi supaya pelayanan kesehatannya tetap berjalan,” ujarnya.
Ia berharap masukan tersebut menjadi perhatian BPJS Kesehatan sehingga masyarakat yang membutuhkan pertolongan tidak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan jaminan kesehatan.
