Anggaran Daerah Terbatas, Nekodimus Dorong Perjuangan Infrastruktur Lewat APBN

oleh
Anggota DPRD Sintang, Nekodimus

SINTANG, ujungjemari.id- Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang. Di tengah banyaknya aspirasi masyarakat, kemampuan APBD tidak selalu cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan, terutama pembangunan dan peningkatan jalan di wilayah pedesaan.

Anggota DPRD Sintang, Nekodimus, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah lebih cermat menentukan prioritas pembangunan. Berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah, termasuk kemampuan membiayai pembangunan infrastruktur.

Menurut politisi Partai Hanura tersebut, masyarakat sebenarnya memahami keterbatasan anggaran pemerintah. Namun, kebutuhan terhadap jalan yang layak dan akses transportasi yang lancar tetap harus diperjuangkan.

“Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu kemampuan kita terbatas. Anggaran yang tersedia sebagian besar harus dibagi untuk berbagai kebutuhan. Sementara aspirasi masyarakat, terutama terkait jalan dan jembatan, masih cukup banyak,” ujarnya.

Nekodimus menilai dukungan pemerintah pusat melalui APBN menjadi salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan anggota DPR RI perlu terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat Sintang mendapat perhatian dalam program pembangunan nasional.

Ia menyebut koordinasi dengan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, selama ini berjalan baik. Sejumlah usulan pembangunan di wilayah Sepauk dan Tempunak juga telah diperjuangkan melalui dukungan anggaran pusat.

Meski demikian, Nekodimus menjelaskan bahwa peran DPRD dalam mengawal pekerjaan yang bersumber dari APBN lebih pada pengawasan politis dan koordinasi. Pelaksanaan teknis proyek tetap menjadi kewenangan pihak pemerintah dan instansi terkait.

“Peran kita di DPRD adalah mengawal dan berkoordinasi agar program yang sudah diperjuangkan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita juga ingin pekerjaan di lapangan mendapat perhatian dan pengawasan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan APBD. Pemerintah daerah perlu aktif mencari dukungan pembiayaan dari berbagai tingkatan pemerintahan, sekaligus memastikan program yang diusulkan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

“Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat kebutuhan masyarakat tidak tertangani. Kita harus terus berupaya memperjuangkan dukungan APBN, terutama untuk infrastruktur yang sangat dibutuhkan warga,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *