SINTANG, ujungjemari.id– Ketidaksesuaian data kependudukan menjadi persoalan yang dikeluhkan warga Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak. Sejumlah warga disebut telah tercatat dalam database kependudukan desa, tetapi data mereka tidak ditemukan dalam sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sintang.
Kondisi ini mendapat perhatian Anggota DPRD Sintang dari Partai Gerindra, Lanan. Ia meminta persoalan tersebut segera ditelusuri agar masyarakat tidak dirugikan akibat ketidakjelasan administrasi kependudukan.
Aspirasi itu disampaikan warga kepada Lanan saat melaksanakan reses di lima desa wilayah Kecamatan Sepauk dan Tempunak. Menurutnya, persoalan data kependudukan tidak boleh dianggap sebagai masalah administrasi biasa karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan pemerintah.
Data kependudukan menjadi dasar untuk mengurus berbagai dokumen resmi dan mengakses sejumlah layanan publik. Jika data warga tidak ditemukan dalam database Disdukcapil, mereka berpotensi menghadapi kendala ketika membutuhkan pelayanan yang mensyaratkan identitas kependudukan.
“Kalau data masyarakat ada di desa, tetapi tidak tercatat di Disdukcapil, ini harus ditelusuri. Jangan sampai warga mengalami kesulitan karena persoalan data,” ujar Lanan, Senin 16 November 2026.
Ia menilai, ketidaksesuaian data tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh. Pemerintah harus memastikan apakah persoalan terjadi karena perbedaan pencatatan, proses pemutakhiran data, atau kendala administrasi lainnya.
Lanan juga mendorong pemerintah desa dan Disdukcapil Kabupaten Sintang segera berkoordinasi untuk mencocokkan data warga yang dipersoalkan. Langkah ini penting agar tidak ada penduduk yang terabaikan hanya karena data mereka belum tercatat secara benar dalam sistem kependudukan.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan kejelasan kepada warga mengenai status data mereka sekaligus membantu menyelesaikan kendala administrasi yang ditemukan.
Ia berharap aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan hasil reses, tetapi benar-benar diteruskan kepada instansi yang berwenang. Penelusuran dan perbaikan data harus menjadi tindak lanjut agar masyarakat memperoleh kepastian.
“Harapan kita persoalan ini bisa segera diperiksa dan dicarikan solusinya. Data masyarakat harus jelas supaya mereka tidak kesulitan saat membutuhkan pelayanan pemerintah,” pungkasnya.










