SINTANG, ujungjemari.id- Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyampaikan bahwa alokasi dana transfer dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Sintang pada 2027 mengalami penurunan sekitar Rp118,1 miliar dibandingkan asumsi sebelumnya. Penurunan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran, terutama untuk menjaga keberlanjutan pelayanan dasar dan program prioritas pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bala saat memaparkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Sintang, Senin, 16 November 2026.
Bupatu menjelaskan, dalam perhitungan awal, dana transfer dari pemerintah pusat diasumsikan sekitar Rp1,63 triliun. Namun, berdasarkan informasi terbaru mengenai alokasi transfer ke daerah, jumlahnya menjadi sekitar Rp1,52 triliun. Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp118,1 miliar.
Informasi tersebut mengacu pada surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026 mengenai penyampaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2027. Pemerintah daerah juga memperhatikan informasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam rancangan awal APBD 2027, total pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,97 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp264,3 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp1,71 triliun.
PAD direncanakan bersumber dari pajak daerah sekitar Rp104,2 miliar, retribusi daerah Rp118,9 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp16,1 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sekitar Rp25 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sekitar Rp2 triliun. Rinciannya meliputi belanja operasi sekitar Rp1,49 triliun, belanja modal Rp249,8 miliar, belanja tidak terduga Rp3 miliar, dan belanja transfer Rp264,1 miliar.
Perbedaan antara target pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp33 miliar. Untuk menutupnya, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan Rp40 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp7 miliar. Pembiayaan netto sebesar Rp33 miliar itu direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Bupati mengatakan penyesuaian pendapatan dan belanja akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta skala prioritas pembangunan.
“Oleh karena itu, penyesuaian terhadap target pendapatan dan rencana belanja daerah akan dilakukan secara cermat, terukur, dan memperhatikan skala prioritas pembangunan, dengan tetap mengutamakan pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar serta program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.









