SINTANG, ujungjemari.id- Ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi masih menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan di sejumlah wilayah pedesaan Kabupaten Sintang. Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD menunjukkan bahwa akses terhadap air bersih belum hanya menjadi persoalan perkotaan, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar warga di desa.
Anggota DPRD Sintang, Nekodimus, mengatakan sejumlah usulan terkait air bersih dan sanitasi muncul dalam kegiatan reses di daerah pemilihannya, Kecamatan Sepauk dan Tempunak. Usulan tersebut antara lain pembangunan sarana air bersih melalui sumur bor di Desa Manis Raya, khususnya Dusun Sepakat dan Dusun Suak Dalam.
Kebutuhan serupa juga disampaikan masyarakat Dusun Ensibau Libau, Desa Nanga Libau. Selain pembangunan sarana air bersih, warga mengusulkan pembersihan kolam penampungan air hujan di lingkungan Pesantren Al-Barqi, Dusun Setangan, Desa Bedayan.
Menurut Nekodimus, kebutuhan air bersih tidak bisa dipandang sebagai persoalan sederhana. Air digunakan setiap hari untuk minum, memasak, mandi, mencuci, serta menunjang aktivitas masyarakat. Karena itu, ketersediaan sarana yang memadai harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan desa.
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kita melihat masih ada warga yang mengusulkan pembangunan sumur bor dan perbaikan sarana penampungan air. Ini perlu mendapat perhatian agar masyarakat memiliki akses air yang lebih layak,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan sarana air bersih harus disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Pemerintah perlu memastikan lokasi yang membutuhkan, sumber air yang tersedia, serta keberlanjutan pemanfaatan fasilitas setelah dibangun.
Selain akses air bersih, sanitasi juga tidak boleh diabaikan. Ketersediaan air tanpa fasilitas sanitasi yang baik belum cukup untuk mendukung lingkungan permukiman yang sehat.
Nekodimus berharap usulan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program pemerintah daerah maupun dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat.
“Jangan sampai kebutuhan dasar seperti air bersih terus tertunda. Pemerintah perlu melihat kondisi masyarakat di lapangan dan memprioritaskan wilayah yang memang membutuhkan sarana tersebut,” pungkasnya.
