Dewan Sintang Dorong Penanganan Jembatan Rusak di Sepauk

oleh
Anggota DPRD Sintang, Nekodimus

SINTANG, ujungjemari.id- Kerusakan jembatan di wilayah Kecamatan Sepauk menjadi persoalan yang perlu segera ditangani. Infrastruktur penghubung tersebut bukan sekadar jalur lintasan warga, tetapi juga menentukan kelancaran kendaraan pengangkut hasil perkebunan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Anggota DPRD Sintang, Nekodimus, mengatakan kondisi jembatan di wilayah daerah pemilihannya masih membutuhkan perhatian pemerintah. Salah satu persoalan yang disampaikan masyarakat adalah keterbatasan kemampuan jembatan menahan beban kendaraan.

Ia mencontohkan jembatan di kawasan Libau yang kondisinya membatasi jenis kendaraan yang dapat melintas. Saat ini, kendaraan kecil masih bisa melewati jembatan tersebut, begitu pula truk dalam kondisi kosong. Namun, truk bermuatan belum dapat melintas dengan aman.

“Kalau kendaraan kecil masih bisa lewat, begitu juga truk kosong. Tetapi kalau sudah membawa muatan, kondisinya tidak memungkinkan. Ini tentu menghambat masyarakat, terutama untuk mengangkut hasil perkebunan,” ujarnya.

Nekodimus menyebutkan, persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Sintang. Ia menyampaikan bahwa terdapat alokasi sekitar Rp200 juta melalui APBD Perubahan tahun ini untuk pemeliharaan jembatan di Libau.

Menurutnya, penanganan jembatan tidak boleh hanya dilihat dari kondisi fisik bangunan. Pemerintah juga perlu memastikan daya dukungnya sesuai kebutuhan transportasi masyarakat, sehingga kendaraan pengangkut hasil produksi dapat melintas tanpa menghadapi hambatan.

Selain itu, dalam aspirasi reses, masyarakat Desa Nanga Libau mengusulkan pembangunan jembatan sepanjang 16 meter dengan peninggian sekitar dua meter dari elevasi jalan saat ini. Usulan tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan penyesuaian infrastruktur jembatan di kawasan pedesaan.

“Jembatan ini harus diperhatikan karena menjadi bagian penting dari akses masyarakat. Jangan sampai jalan sudah diperbaiki, tetapi jembatannya justru menjadi penghambat,” katanya.

Nekodimus berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan penanganan jembatan berdasarkan tingkat kerusakan, keselamatan pengguna, serta kebutuhan mobilitas warga. Sebab, keterbatasan akses dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Harapan kita, jembatan yang rusak segera ditangani dan daya dukungnya ditingkatkan sesuai kebutuhan. Masyarakat membutuhkan akses yang aman dan lancar, bukan sekadar jembatan yang bisa dilewati kendaraan tertentu,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *