DPRD Sintang Desak Provinsi Perbaiki Jalan Kelam hingga Jembatan Kapuas

oleh
Senen Maryono

SINTANG, ujungjemari.id– Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Maryono mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera menangani kerusakan jalan yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah Sintang.

Ruas Jalan Kelam hingga Jembatan Kapuas menjadi salah satu titik yang diminta mendapat perhatian dalam pembahasan APBD 2027.

Hal tersebut disampaikan Senen Maryono, dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna belum lama ini.

Senen menjelaskan, ruas Jalan Kelam menuju Simpang Empat Hutan Wisata dan Jalan Alambhana Wanawai menuju Jembatan Kapuas merupakan bagian dari jalan provinsi pada jalur Semubuk-Tugu Beji.

“Ruas Jalan Kelam menuju Simpang Empat Hutan Wisata dan Jalan Alambhana Wanawai menuju Jembatan Kapuas merupakan bagian dari jalan provinsi Semubuk-Tugu Beji,” kata Senen.

Pihaknya menegaskan, status kewenangan jalan harus menjadi perhatian agar penanganannya tidak salah sasaran. Pemerintah Kabupaten Sintang diharapkan aktif menyampaikan kondisi ruas tersebut kepada pemerintah provinsi sehingga kebutuhan perbaikan dapat segera ditindaklanjuti.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar usulan perbaikan disampaikan kepada instansi teknis yang berwenang, yakni Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat melalui Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ) Sintang.

“Penanganan ruas jalan tersebut diharapkan dapat diusulkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat melalui UPJJ Sintang,” pintanya.

Persoalan ini memperlihatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam menjaga kondisi infrastruktur jalan. Pemerintah kabupaten memang tidak memegang kewenangan langsung atas seluruh ruas jalan, tetapi tetap dapat memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi dan pengusulan kepada pemerintah yang bertanggung jawab.

DPRD Sintang berharap usulan tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam rapat paripurna. Perbaikan jalan membutuhkan tindak lanjut konkret agar akses masyarakat tetap terjaga dan kerusakan tidak semakin parah.

“Pemerintah daerah perlu mengawal usulan ini agar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *