DPRD Sintang Minta Kepastian Anggaran Gaji Guru PPPK 2027

oleh
Juru Bicara Fraksi Amanat Persatuan, Senen Maryono

SINTANG, ujungjemari.id- DPRD Kabupaten Sintang meminta kepastian pembiayaan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, pada 2027. Persoalan ini menjadi perhatian Fraksi Amanat Persatuan menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp118,099 miliar.

Juru Bicara Fraksi Amanat Persatuan DPRD Sintang, Senen Maryono, mempertanyakan apakah penurunan transfer dari pemerintah pusat tersebut berkaitan dengan pembiayaan gaji guru PPPK. Fraksi meminta pemerintah daerah memastikan sumber anggaran agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan APBD 2027.

Senen mengingatkan, jangan sampai pemerintah daerah tidak menganggarkan gaji guru PPPK karena menganggap pembiayaannya sudah disediakan pemerintah pusat, sementara kenyataannya alokasi tersebut belum tersedia.

“Jangan sampai kabupaten tidak menganggarkan, ternyata kenyataannya pemerintah pusat belum jadi menyediakan anggaran guru PPPK,” ujar Senen.

Fraksi tersebut menyarankan Pemkab Sintang berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperoleh kepastian kebijakan pembiayaan tersebut.

Menanggapi hal itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menjelaskan, penurunan TKD sebesar Rp118,099 miliar merupakan selisih antara penetapan alokasi TKD dari Kementerian Keuangan dengan alokasi yang ditargetkan dalam Raperda APBD 2027.

Menurut Bala, hingga saat ini belum ada informasi resmi maupun regulasi yang memastikan apakah pengurangan tersebut berkaitan dengan pembiayaan belanja pegawai PPPK dan PPPK paruh waktu.

“Pemerintah daerah akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Dikdasmen, serta bersama Badan Anggaran DPRD, untuk memperoleh kejelasan,” jelasnya.

Bala menegaskan, selama belum ada regulasi resmi, belanja gaji PPPK dan PPPK paruh waktu tetap dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyesuaian anggaran, lanjutnya, akan dilakukan melalui efisiensi dan rasionalisasi belanja operasi yang masih dapat dikurangi. Pemerintah juga berupaya menjaga belanja modal yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta belanja hibah sosial kemasyarakatan.

“Sepanjang belum ada regulasi resmi, belanja PPPK dan PPPK paruh waktu tetap dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *