DPRD Fraksi Golkar Minta Pemkab Sintang Tuntaskan Konflik Lahan Perkebunan

oleh
Toni menyerahkan dokumen pandangan umum fraksi Partai Golkar kepada pimpinan DPRD

SINTANG, ujungjemari.id- Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sintang meminta Pemerintah Kabupaten Sintang lebih serius menangani persoalan tumpang tindih lahan dan konflik agraria antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat.

Persoalan hak guna usaha (HGU) dan klaim kepemilikan tanah dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak terus menimbulkan konflik berkepanjangan. Pemerintah daerah diharapkan hadir memfasilitasi penyelesaian sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas lahan yang mereka miliki atau kuasai.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sintang, Toni, mengatakan penyelesaian persoalan lahan harus dilakukan secara adil dengan memperhatikan hak masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Hal itu disampaikan Toni dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026).

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menyoroti persoalan HGU, tumpang tindih lahan, serta konflik agraria yang terjadi antara perusahaan perkebunan dan masyarakat. Persoalan tersebut membutuhkan penanganan pemerintah daerah agar ditemukan penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak.

“Persoalan konflik lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Penyelesaiannya harus dilakukan secara baik agar tidak terus menimbulkan persoalan di tengah masyarakat,” kata Toni.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap persoalan lahan ditangani berdasarkan data dan ketentuan hukum yang jelas. Kepastian mengenai status lahan menjadi hal penting untuk mencegah munculnya konflik baru.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memfasilitasi penyelesaian konflik perkebunan melalui Tim Koordinasi Penanganan Konflik Perkebunan Kabupaten Sintang (TKP3K).

“Melalui TKP3K Kabupaten Sintang, pemerintah daerah terus memfasilitasi mediasi untuk mencari penyelesaian terhadap konflik perkebunan yang terjadi,” jelas Bupati dalam jawaban pemerintah daerah pada Rabu (18/11/2026) kemarin.

Bupati juga menerangkan, pelepasan sebagian lahan yang masuk dalam wilayah HGU dapat dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Sementara, apabila terdapat sengketa kepemilikan atau persoalan administrasi, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui proses pengadilan.

Salah satu contoh yang disampaikan Bupati adalah PT Kencana Alam Permai di Kecamatan Sepauk yang telah melakukan pelepasan sebagian areal secara sukarela.

Toni berharap upaya mediasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat yang menghadapi persoalan lahan.

“Kami berharap pemerintah daerah terus mengupayakan penyelesaian konflik agraria secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga persoalan tumpang tindih lahan tidak terus berulang,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *