SINTANG, ujungjemari.id- Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sintang, Toni, mendorong Pemerintah Kabupaten Sintang membangun pabrik kelapa sawit melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Usulan tersebut dinilai dapat menjadi solusi bagi petani sawit mandiri yang selama ini menghadapi kesulitan menjual tandan buah segar (TBS) karena keterbatasan daya tampung pabrik.
Toni mengatakan, jumlah petani sawit mandiri di Kabupaten Sintang terus berkembang. Namun, keberadaan sekitar 12 pabrik kelapa sawit yang beroperasi saat ini dinilai belum mampu menampung seluruh hasil panen petani di berbagai wilayah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret agar petani tidak terus menghadapi persoalan pemasaran hasil perkebunan.
“Pertimbangan pertama, kita melihat banyaknya petani mandiri di Kabupaten Sintang. Sementara pabrik yang ada sekitar 12, tetapi sangat sulit menampung buah-buah petani mandiri di setiap wilayah,” kata Toni saat diwawancarai di DPRD Sintang, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, usulan pembentukan BUMD yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit sebelumnya juga telah didorong melalui Fraksi Golkar DPRD Sintang. Menurutnya, pabrik milik pemerintah daerah dapat menjadi alternatif tempat penjualan hasil panen petani.
Selain membantu pemasaran TBS, keberadaan pabrik tersebut juga dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini salah satu solusi untuk menampung buah petani mandiri. Manfaatnya bukan hanya membantu petani, tetapi juga mendorong PAD yang nantinya bisa kembali digunakan untuk membangun Kabupaten Sintang,” ujarnya.
Toni menilai, BUMD pabrik sawit juga dapat menjadi instrumen pemerintah daerah untuk ikut menjaga kepastian harga pembelian TBS sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia bahkan membandingkan peluang usaha tersebut dengan penyertaan modal daerah pada perusahaan milik pemerintah yang menurutnya perlu terus dievaluasi dari sisi hasil dan manfaatnya.
“Kenapa kita tidak membuat inovasi BUMD di bidang sawit? Potensi Sintang ada di perkebunan kelapa sawit. Jadi, potensi ini harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah serius mengkaji usulan tersebut, termasuk peluang usaha, kebutuhan investasi dan pengelolaannya agar tidak menjadi beban keuangan daerah.
“Kalau pemerintah daerah punya pabrik sendiri, saya kira akan sangat baik. Petani terbantu, daerah juga berpeluang mendapatkan pendapatan tambahan,” pungkasnya.









