SINTANG, ujungjemari.id- Persoalan lahan masyarakat yang berada di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan masih membutuhkan penyelesaian hingga tingkat desa. Meski sejumlah sertifikat tanah telah dikembalikan perusahaan kepada masyarakat, proses koordinasi mengenai batas dan penyerahan lahan masih perlu dituntaskan.
Anggota DPRD Sintang, Nekodimus, mengatakan persoalan lahan di sejumlah wilayah daerah pemilihannya, Kecamatan Sepauk dan Tempunak, mulai menemukan penyelesaian. Ia menyebut PT Jake dan PT CKS telah mengembalikan seluruh sertifikat tanah yang sebelumnya berkaitan dengan persoalan lahan masyarakat.
Namun, pengembalian sertifikat tersebut tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan administrasi dan batas lahan. Masih diperlukan koordinasi antara pihak perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat untuk memastikan batas serta luasan lahan yang diserahkan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Untuk sertifikat, dari PT Jake dan PT CKS sudah dikembalikan semuanya. Tetapi masih ada koordinasi dengan pihak desa karena batas-batas dan penyerahan lahannya perlu diperjelas,” ujar Nekodimus.
Menurut politisi Partai Hanura tersebut, kejelasan batas lahan menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan. Tanpa kesepakatan yang jelas, pengembalian dokumen tanah berpotensi menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai lokasi dan luas lahan yang menjadi hak masing-masing pemilik.
Karena itu, ia berharap pemerintah desa ikut berperan aktif dalam proses penyelesaian. Data kepemilikan, batas wilayah, serta kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan perlu dipastikan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di kemudian hari.
Nekodimus menilai penyelesaian persoalan lahan harus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pengembalian sertifikat merupakan langkah penting, tetapi kepastian mengenai batas dan penguasaan lahan juga harus menjadi perhatian.
“Jangan sampai dokumen sudah dikembalikan, tetapi masyarakat masih belum mendapatkan kejelasan mengenai batas lahannya. Ini harus diselesaikan bersama supaya tidak menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Ia berharap koordinasi antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat terus berjalan sampai seluruh tahapan penyerahan lahan benar-benar jelas.
“Yang kita harapkan, hak masyarakat mendapat kepastian. Semua pihak perlu menyelesaikan persoalan ini secara terbuka dan memastikan tidak ada lagi hal yang menggantung,” pungkasnya.









