SINTANG, ujungjemari.id- Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp118 miliar menjadi perhatian Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sintang dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027. Pemerintah daerah diminta menjelaskan langkah yang akan diambil untuk mengatasi berkurangnya anggaran tersebut tanpa mengorbankan program pembangunan prioritas.
Permintaan itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Juni, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III Tahun 2026 di DPRD Sintang, Selasa, 17 November 2026 kemarin.
Fraksi Gerindra mencatat alokasi transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar Rp118.099.439.912 dari asumsi sebelumnya. Pengurangan ini menjadi persoalan serius karena dana transfer merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah tidak sekadar melakukan pemotongan anggaran untuk menyesuaikan kondisi keuangan. Penyesuaian harus dihitung secara cermat agar program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tetap berjalan.
“Fraksi Gerindra memberikan perhatian khusus dengan adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp118.099.439.912,00 dari asumsi sebelumnya,” ujar Juni.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki perhitungan yang jelas mengenai dampak pengurangan dana tersebut. Masyarakat juga perlu mengetahui program mana yang akan dipertahankan dan bagian anggaran mana yang harus disesuaikan.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta penjelasan mengenai langkah konkret yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk menghadapi berkurangnya dana transfer.
“Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai langkah-langkah rasional dan penyesuaian apa saja yang disiapkan pemerintah daerah untuk menutup celah penurunan dana transfer tersebut,” tegas Juni.
Fraksi Gerindra juga menekankan agar program-program prioritas tetap dipertahankan dalam penyusunan APBD 2027. Penurunan anggaran dari pusat jangan sampai membuat kebutuhan penting masyarakat terabaikan.
“Pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran secara cermat dengan tetap mempertahankan program-program prioritas,” tegas Juni.
Bagi Fraksi Gerindra, keterbatasan anggaran harus dijawab melalui perencanaan yang matang dan terbuka. “Pemerintah daerah perlu memastikan setiap penyesuaian memiliki alasan yang jelas serta tidak mengurangi manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat,” pungkasnya.








