Juni Dorong Pembangunan Jalan Usaha Produksi untuk Permudah Akses Perkebunan Sawit

oleh
Anggota DPRD Sintang, Juni

SINTANG, ujungjemari.id- Keterbatasan akses jalan menuju kawasan perkebunan masih menjadi kebutuhan yang disampaikan masyarakat di wilayah Kayan Hulu dan Kayan Hilir. Anggota DPRD Sintang, Juni, mendorong pemerintah daerah memperhatikan pembangunan jalan usaha produksi guna mempermudah aktivitas petani, khususnya masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari perkebunan kelapa sawit.

Aspirasi tersebut muncul saat Juni melaksanakan reses di lima desa, yakni Linggam Permai, Tuguk, Ipoh Emang, Nyangkom dan Bukit Segaloh. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat tidak hanya mengusulkan pembangunan dan peningkatan jalan umum, tetapi juga akses khusus menuju kawasan perkebunan.

Juni mengatakan, usulan jalan usaha produksi cukup banyak disampaikan karena sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut memiliki aktivitas perkebunan sawit. Ketersediaan jalan yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan petani, mulai dari menuju kebun hingga mengangkut hasil produksi.

“Rata-rata di setiap kampung ada yang menanam sawit. Karena itu, masyarakat juga mengusulkan jalan usaha produksi untuk menuju ke perkebunan. Ini menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan dalam reses,” ujar Juni saat ditemui di DPRD Sintang belum lama ini.

Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan, pembangunan jalan usaha produksi diharapkan dapat membantu memperlancar mobilitas petani. Akses yang baik juga penting agar kegiatan pengangkutan hasil perkebunan tidak terus terkendala kondisi jalan.

Berdasarkan laporan hasil reses, usulan pembangunan jalan usaha produksi tersebar di lima desa. Di antaranya Desa Linggam Permai, Desa Tuguk, Desa Bukit Segaloh, Desa Nyangkom dan Desa Ipoh Emang.

Menurut Juni, kebutuhan infrastruktur perkebunan perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Jalan menuju kebun bukan sekadar fasilitas transportasi, tetapi juga bagian dari pendukung produktivitas dan kelancaran distribusi hasil pertanian.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mengkaji usulan tersebut dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran.

“Harapan kita, jalan usaha produksi ini bisa mendapat perhatian pemerintah. Masyarakat membutuhkan akses yang memadai untuk menuju perkebunan, sehingga aktivitas ekonomi mereka bisa berjalan lebih lancar,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *