SINTANG, ujungjemari.id- Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sintang meminta Pemerintah Kabupaten Sintang menjelaskan penggunaan dana Bantuan Presiden (Banpres) yang diberikan pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Permintaan tersebut disampaikan karena penanganan karhutla di Kabupaten Sintang beberapa waktu lalu membutuhkan dukungan anggaran dan langkah nyata dari pemerintah. DPRD ingin mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan serta bagaimana bantuan tersebut dimanfaatkan.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sintang, Toni, mengatakan penjelasan mengenai penggunaan bantuan tersebut penting agar DPRD mengetahui sejauh mana dukungan pemerintah pusat telah dimanfaatkan untuk menangani persoalan karhutla di daerah.
Hal itu disampaikan Toni dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar secara khusus meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai kegiatan penanganan karhutla yang telah dilakukan menggunakan bantuan tersebut.
“Menyikapi kondisi karhutla yang sudah dialami beberapa bulan yang lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mendapatkan Bantuan Presiden dari pemerintah pusat untuk menangani karhutla. Kami meminta penjelasan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana penggunaan dana bantuan tersebut,” kata Toni.
Menurutnya, informasi mengenai pemanfaatan bantuan pemerintah pusat merupakan bagian penting dalam pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah.
Ia menilai, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Upaya pencegahan, kesiapsiagaan serta penanganan di lapangan juga perlu menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Persoalan karhutla ini perlu mendapat perhatian serius. Kita ingin mengetahui kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah pusat benar-benar dapat diketahui pemanfaatannya,” ujarnya.
Toni menegaskan, penjelasan pemerintah daerah juga diperlukan untuk memastikan DPRD memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penanganan karhutla, termasuk manfaat bantuan bagi masyarakat dan wilayah yang terdampak.
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan Fraksi Golkar dalam pembahasan RAPBD Sintang 2027. Namun, dalam dokumen jawaban Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala pada Rabu (18/11/2026), belum terdapat penjelasan khusus mengenai penggunaan dana Banpres untuk penanganan karhutla.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kegiatan dan penggunaan bantuan tersebut agar pelaksanaannya bisa diketahui dan dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.









