DPRD Sintang Minta Pemkab Atasi Genangan Air dan Perbaiki Drainase Kota

oleh
Juru Bicara Fraksi Bangsa Sejahtera, Bobby Erianto

SINTANG, ujungjemari.id- Persoalan genangan air saat hujan di Kota Sintang kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sintang. Pemerintah daerah diminta membenahi sistem drainase agar air hujan dapat mengalir dengan baik dan tidak menggenangi kawasan permukiman maupun jalan.

Permintaan tersebut disampaikan Fraksi Partai Bangsa Sejahtera DPRD Sintang melalui juru bicaranya, Bobby Erianto, dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027.

Fraksi tersebut secara khusus meminta pemerintah daerah mengatasi persoalan drainase di Kota Sintang. Selain itu, perbaikan saluran pembuangan di wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hilir juga diminta menjadi perhatian.

Persoalan drainase tidak boleh dianggap sebagai pekerjaan kecil. Saluran yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan air hujan tertahan dan menimbulkan genangan. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas warga, pengguna jalan, serta kegiatan ekonomi.

Bobby menyampaikan bahwa penanganan drainase perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan.

“Kami meminta pemerintah daerah mengatasi permasalahan drainase di Kota Sintang agar tidak terjadi genangan air pada saat hujan,” ujar Bobby.

Menurut Fraksi Partai Bangsa Sejahtera, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan pada saluran utama. Saluran pembuangan di lingkungan masyarakat juga harus diperhatikan agar aliran air tidak terhambat.

“Kami juga meminta Bupati Sintang memperbaiki saluran pembuangan yang ada di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir,” katanya.

Perbaikan drainase perlu disertai pemeriksaan kondisi saluran di lapangan. Pemerintah daerah perlu mengetahui bagian yang tersumbat, rusak, atau membutuhkan perbaikan sehingga penanganannya tepat sasaran.

“Kami berharap persoalan drainase ini mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran daerah tahun 2027,” tegasnya.

Fraksi Partai Bangsa Sejahtera menilai penanganan drainase berkaitan langsung dengan kenyamanan dan aktivitas masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak menunda pembenahan saluran yang menjadi kebutuhan warga.

“Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari masukan fraksi dalam pembahasan APBD 2027 agar pembangunan daerah juga menjawab persoalan sehari-hari yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *