Dana Transfer ke Sintang Turun Rp118 Miliar, DPRD Fraksi Demokrat Minta Belanja Operasi Dirampingkan

oleh
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang, Maria Magdalena

SINTANG, ujungjemari.id- Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan rasionalisasi belanja operasi menyusul penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2027 sebesar Rp118 miliar. Langkah tersebut dinilai penting agar pengurangan anggaran tidak mengorbankan pemeliharaan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Maria Magdalena, SH, MH, mengatakan penurunan transfer dari pemerintah pusat harus disikapi dengan pengelolaan anggaran yang lebih cermat. Pemerintah daerah perlu menentukan belanja yang benar-benar prioritas, bukan sekadar melakukan pemangkasan secara merata.

Berdasarkan data yang disampaikan, alokasi TKD Kabupaten Sintang yang semula sebesar Rp1,633 triliun turun menjadi sekitar Rp1,515 triliun. Artinya, terjadi pengurangan sekitar Rp118,09 miliar.

“Fraksi Partai Demokrat meminta TAPD melakukan rasionalisasi ketat pada pos belanja operasi, agar porsi untuk pemeliharaan infrastruktur dasar dan pelayanan publik tidak tergerus,” tegas Maria.

Menurutnya, kondisi fiskal yang semakin terbatas harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan APBD 2027. Jangan sampai pengurangan transfer pusat berdampak pada tertundanya kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dasar.

Pandangan tersebut disampaikan Maria dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026).

Menanggapi hal itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyatakan pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian anggaran secara cermat dan terukur. Pemerintah juga akan mengutamakan program yang mendesak serta kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

“Penyesuaian anggaran dilakukan secara cermat dan terukur,” kata Bala.

Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghilangkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Program prioritas dan pelayanan publik tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi belanja daerah.

“Pemerintah daerah tetap memprioritaskan program-program yang mendesak dan pelayanan publik,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *