SINTANG, ujungjemari.id- Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang menyoroti belum optimalnya pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dari 38 pasar yang tercatat, sebanyak 13 pasar dilaporkan tidak aktif karena tidak memiliki pedagang maupun mengalami kerusakan bangunan yang cukup parah.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Maria Magdalena, meminta pemerintah daerah melakukan pembenahan agar keberadaan pasar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pasar yang tidak berfungsi perlu mendapat perhatian, baik melalui perbaikan sarana maupun penataan pengelolaan.
Persoalan ini dinilai penting karena pasar merupakan salah satu fasilitas ekonomi masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, keberadaannya tidak hanya kehilangan fungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga berpotensi membuat aset daerah tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam pandangan umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Raperda APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026), Maria memaparkan bahwa dari 38 pasar tersebut terdapat 825 kios dan 863 los. Namun, hanya 25 pasar yang masih aktif beroperasi.
Fraksi Demokrat juga menyoroti kontribusi penerimaan dari pengelolaan pasar yang dinilai perlu ditingkatkan. Data yang disampaikan mencatat penerimaan melalui Disperindagkop UKM pada 2024 sebesar Rp1.134.118 dan pada 2025 sebesar Rp1.237.616. Sementara pada 2026, pemerintah mulai menerapkan sistem e-retribusi melalui QRIS untuk pembayaran kios.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyampaikan bahwa pemerintah daerah secara bertahap melakukan revitalisasi bangunan pasar. Pembenahan juga diarahkan pada penataan pasar dan pembinaan pedagang.
“Pemerintah daerah secara bertahap melakukan revitalisasi bangunan pasar, penataan pasar, serta pembinaan pedagang,” jelas Bala.
Langkah tersebut diharapkan dapat menghidupkan kembali pasar yang tidak aktif sekaligus meningkatkan fungsi pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Pengelolaan pasar yang lebih baik juga diperlukan agar fasilitas yang telah dibangun pemerintah tidak terbengkalai dan dapat memberikan manfaat bagi pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen.










