Sebastian Jaba Minta Sistem Zonasi Pendidikan Dikaji Ulang, Anak Pedalaman Jangan Dibatasi

oleh
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Sebastian Jaba

SINTANG, ujungjemari.id– Sistem zonasi pendidikan dinilai masih menjadi kendala bagi anak-anak di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang untuk mendapatkan sekolah sesuai kebutuhan dan harapan mereka. Anggota Komisi C DPRD Sintang, Sebastian Jaba, meminta pemerintah mengkaji kembali penerapan sistem zonasi agar tidak membatasi kesempatan anak-anak di pelosok dalam memperoleh pendidikan berkualitas.

Sebastian Jaba mengatakan, persoalan zonasi semakin dirasakan ketika fasilitas pendidikan di wilayah tempat tinggal masyarakat masih terbatas. Anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan dasar maupun SMP terkadang harus mencari sekolah ke wilayah lain karena belum tersedia fasilitas pendidikan yang memadai di sekitar tempat tinggal mereka.

Namun, ketika harus melanjutkan pendidikan ke sekolah di luar wilayah zonasi, mereka berhadapan dengan ketentuan penerimaan peserta didik yang dapat membatasi pilihan sekolah.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai, kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah, terutama untuk daerah yang memiliki keterbatasan jumlah sekolah dan kondisi geografis yang tidak selalu mudah dijangkau.

“Sistem zonasi ini sangat membelenggu anak-anak daerah untuk mendapatkan tempat pendidikan yang sesuai atau menjadi impian mereka. Ini menjadi salah satu kendala yang kita lihat saat ini,” ujar Sebastian Jaba saat ditemui di DPRD Sintang belum lama ini.

Menurutnya, anak-anak yang tinggal di desa dan kawasan pelosok juga memiliki keinginan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Karena itu, kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya melihat jarak tempat tinggal dengan sekolah.

Ia berharap Dinas Pendidikan dapat melakukan kajian terhadap penerapan sistem zonasi, khususnya di wilayah yang belum memiliki pemerataan fasilitas pendidikan.

“Kadang-kadang anak-anak yang tamat SD di kampung ingin mendapatkan pendidikan berkualitas di tingkat SMP. Harapan kita, pemerintah bisa mengkaji kembali sistem zonasi ini agar anak-anak di pelosok juga memiliki kesempatan yang sama,” katanya.

Sebastian menegaskan, pemerataan akses pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai keterbatasan sekolah di daerah tempat tinggal ditambah ketentuan zonasi justru membuat anak-anak pedalaman semakin sulit memperoleh pendidikan sesuai harapan mereka, pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *