SINTANG, ujungjemari.id- Kebutuhan fasilitas keagamaan dan pelestarian rumah adat masih menjadi perhatian masyarakat di wilayah Kayan Hulu dan Kayan Hilir. Anggota DPRD Sintang, Juni, mendorong pemerintah daerah memperhatikan usulan bantuan hibah untuk pembangunan maupun renovasi gereja serta penyelesaian pembangunan betang adat di sejumlah desa.
Aspirasi tersebut menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat yang disampaikan saat Juni melakukan kunjungan kerja ke sejumlah desa di wilayah daerah pemilihannya. Dari berbagai kebutuhan yang disampaikan, fasilitas keagamaan dan adat termasuk yang masih memerlukan dukungan pemerintah.
Berdasarkan data usulan masyarakat, kebutuhan bantuan gereja tersebar di Desa Linggam Permai, Tuguk, Bukit Segaloh, Nyangkom dan Ipoh Emang.
Usulan tersebut mencakup hibah untuk Gereja Katolik di Linggam Permai, Dusun Bayur, Linggam 2, Paroki Santo Paulus Tuguk, Mendang, Nyangkom, Obak dan Ipoh. Selain itu, terdapat pula usulan hibah untuk gereja Kristen Protestan di Mendang.
Tidak hanya fasilitas keagamaan, masyarakat juga mengusulkan perbaikan dan kelanjutan pembangunan betang adat. Di antaranya rehabilitasi Betang Adat Dusun Bayur, Desa Linggam Permai, serta lanjutan pembangunan Betang Adat Dusun Kemayau, Desa Tuguk.
Juni mengatakan, keberadaan fasilitas keagamaan dan rumah adat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Gereja menjadi tempat kegiatan peribadatan, sedangkan betang adat merupakan bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.
“Memang hampir di semua tempat ada usulan kegiatan sosial. Salah satunya perbaikan dan renovasi gereja. Masyarakat juga mengharapkan adanya bantuan dana hibah untuk mendukung kebutuhan tersebut,” ujar politisi Partai Gerindra itu saat ditemui di DPRD Sintang belum lama ini.
Menurutnya, usulan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dengan tetap mempertimbangkan ketentuan bantuan hibah dan kemampuan keuangan daerah.
Ia berharap kebutuhan masyarakat terkait fasilitas keagamaan dan adat dapat dipertimbangkan dalam program pembangunan, sehingga keberadaan tempat ibadah dan rumah adat tetap terjaga.
“Harapan kita, usulan masyarakat ini bisa dikaji dan diperhatikan pemerintah. Fasilitas keagamaan maupun adat juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kayan,” pungkasnya.









