SINTANG, ujungjemari.id- Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Chomain Wahab, menilai ketersediaan alat Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) di setiap jalur wilayah merupakan kebutuhan ideal untuk mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur jalan di daerah tersebut.
Menurutnya, alat UPJJ yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini masih terbatas. Kondisi itu mengakibatkan perbaikan ruas jalan harus dilakukan secara bergiliran, sehingga penanganannya menjadi lambat dan kurang efektif.
“Alat UPJJ yang dimiliki pemerintah masih terbatas. Dampaknya, penanganan kerusakan ruas jalan harus menunggu giliran, sehingga proses perbaikannya memerlukan waktu lebih lama,” ujarnya.
Chomain menjelaskan, Kabupaten Sintang memiliki wilayah yang luas dengan 14 kecamatan. Untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan jalan secara merata, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam pengadaan alat berat.
“Sintang memiliki 14 kecamatan. Untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah tentu tidak mudah. Idealnya, setiap jalur memiliki satu set alat UPJJ, tetapi kondisi anggaran masih terbatas,” jelasnya.
Ia memaparkan, penempatan alat berat per jalur akan meningkatkan efektivitas pemeliharaan jalan. Skema tersebut mencakup Kecamatan Sepauk dan Tempunak satu set, Kelam Permai, Dedai, dan Sintang satu set, Kayan Hilir dan Kayan Hulu satu set, Serawai dan Ambalau satu set, serta Binjai Hulu hingga Ketungau Hulu satu set.
Menurutnya, keberadaan alat yang siaga di masing-masing wilayah akan mempercepat penanganan kerusakan sejak dini dan mengurangi risiko kerusakan yang lebih parah akibat keterlambatan perbaikan.
“Alat berat seharusnya standby di daerahnya masing-masing. Jika terjadi kerusakan kecil, bisa segera ditangani tanpa menunggu kondisi jalan rusak parah,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Sintang telah mengusulkan penambahan alat UPJJ kepada pemerintah daerah. Usulan tersebut bahkan menjadi salah satu prioritas pembangunan, meskipun realisasinya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“DPRD Sintang sudah mengusulkan penambahan alat dan informasinya menjadi prioritas. Namun, karena keterbatasan anggaran, pengadaannya tidak dapat dilakukan dalam jumlah besar sekaligus,” pungkasnya.
