SINTANG, ujungjemari.id- DPRD Kabupaten Sintang menyoroti kekosongan sejumlah jabatan struktural di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan pengisian jabatan agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik tidak terus bergantung pada pejabat pelaksana tugas (Plt).
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Amanat Persatuan melalui juru bicaranya, Senen Maryono, dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna belum lama ini.
Pihaknya menilai kekosongan jabatan struktural perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Keberadaan pejabat definitif dibutuhkan untuk memastikan organisasi berjalan efektif, pengambilan keputusan lebih terarah, serta pelaksanaan program kerja tidak terhambat.
Dalam pandangan umumnya, fraksi meminta pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai langkah pengisian jabatan yang masih kosong tersebut.
“Mohon penjelasan terkait masih adanya beberapa jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang sampai saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas,” ujar Senen Maryono.
Menanggapi hal itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menjelaskan bahwa pengisian jabatan akan dibahas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bersama Tim Penilai Kinerja ASN. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Bupati menyebut pengisian jabatan akan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kualifikasi, kompetensi, serta penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.
Jawaban tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan tidak bisa dilakukan sekadar untuk mengganti status Plt menjadi pejabat definitif. Penempatan harus sesuai kebutuhan organisasi dan kemampuan aparatur yang bersangkutan.
Namun, DPRD tetap perlu mengawal agar proses tersebut tidak berlarut-larut. Kekosongan jabatan yang terlalu lama berpotensi mengganggu efektivitas kerja OPD, terutama dalam menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah sesuai ketentuan kepegawaian sehingga jabatan yang kosong dapat diisi oleh aparatur yang memenuhi persyaratan dan mampu menjalankan tanggung jawabnya,” ujar Senen Maryono.









