SINTANG, KALBAR- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Ardi, mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih aktif mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa.
Hal ini bertujuan agar dana desa yang digelontorkan untuk pembangunan di tingkat desa dapat direalisasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat sasaran, tanpa adanya penyalahgunaan.
Politisi partai gerindra ini menjelaskan, pengawasan yang ketat terhadap dana desa sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan anggaran yang bisa merugikan masyarakat.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait agar meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa. Ini sangat penting supaya dana desa yang diterima oleh setiap desa bisa digunakan sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. Jangan sampai ada kasus penyalahgunaan dana desa karena kurangnya pemahaman dari penyelenggara desa,” ujarnya di DPRD Sintang belum lama ini.
Menurut Ardi, pengawasan yang kurang ketat dapat membuka celah terjadinya penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan program-program sosial lainnya. Jika penyalahgunaan dana desa terjadi, kata Ardi, hal ini akan sangat mencoreng nama baik daerah dan merugikan masyarakat desa yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana tersebut.
“Penyalahgunaan dana desa yang terungkap bisa mencoreng citra pemerintah daerah. Kami tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan sosialisasi proteksi dini terhadap dana desa. Ini untuk memastikan bahwa setiap perangkat desa memahami dan dapat mengelola dana desa dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Ardi.
Ardi juga menyarankan agar dinas terkait menggandeng pihak lain, seperti Inspektorat dan Kejaksaan, untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada perangkat desa mengenai tata kelola dana desa yang baik. Dengan melibatkan lembaga-lembaga ini, diharapkan perangkat desa dapat lebih memahami mekanisme pengelolaan dana desa dan potensi risiko yang bisa terjadi.
“Pemerintah daerah harus aktif melakukan sosialisasi, agar perangkat desa benar-benar paham dalam mengelola dana desa. Kami yakin, jika pengawasan dan pembinaan ini dilaksanakan dengan baik, dana desa akan lebih bermanfaat dan dapat mendorong pembangunan yang lebih merata di tingkat desa,” pungkasnya.
