SINTANG, ujungjemari.id- Kelanjutan pembangunan jembatan rangka baja di Desa Sungai Buaya, Kecamatan Kayan Hilir, diminta mendapat kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Sintang. Jembatan tersebut dinilai penting karena menjadi akses vital bagi empat desa di wilayah sekitarnya.
Persoalan itu disampaikan Fraksi Partai Bangsa Sejahtera DPRD Kabupaten Sintang melalui juru bicaranya, Bobby Erianto, dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027 pada Selasa, 17 November 2026 kemarin.
Fraksi tersebut mempertanyakan sampai di mana proses pembangunan jembatan rangka baja itu dan bagaimana kelanjutannya. Kejelasan diperlukan agar masyarakat mengetahui rencana pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghubungkan wilayah tersebut.
Bobby menyampaikan bahwa jembatan itu bukan sekadar bangunan fisik, melainkan akses penting bagi masyarakat di empat desa sekitar.
“Kami menanyakan kejelasan kelanjutan jembatan rangka baja di Desa Sungai Buaya, Kecamatan Kayan Hilir,” ujar Bobby.
Fraksi Partai Bangsa Sejahtera menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai tahapan pembangunan, termasuk rencana penyelesaiannya. Apalagi, jembatan tersebut disebut sebagai janji dari bupati sebelumnya sehingga masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kelanjutannya.
“Jembatan ini merupakan akses vital bagi empat desa di sekitarnya, sehingga proses kelanjutan pembangunannya perlu mendapat perhatian,” katanya.
Ketidakjelasan kelanjutan pembangunan infrastruktur dapat membuat masyarakat sulit memperkirakan kapan akses yang dibutuhkan bisa dimanfaatkan. Karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan informasi yang jelas mengenai rencana penanganannya.
“Kami meminta pemerintah daerah menjelaskan bagaimana proses kelanjutan pembangunan jembatan tersebut,” tegasnya.
Selain jembatan Sungai Buaya, Fraksi Partai Bangsa Sejahtera juga menyampaikan usulan peningkatan Jalan Poros Martiguna-Tertung dan Jalan Mengkurai-Kedabang. Kedua ruas jalan itu menjadi bagian dari sejumlah kebutuhan infrastruktur yang diminta mendapat perhatian dalam APBD 2027.
Fraksi tersebut berharap pemerintah daerah mempertimbangkan seluruh usulan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Pembahasan APBD, menurut mereka, harus mampu menjawab persoalan akses dan infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan.










