SINTANG, ujungjemari.id– Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli tandan buah segar (TBS) milik petani di bawah harga ketentuan. Pengawasan dinilai penting agar pekebun tidak dirugikan dan memperoleh harga jual yang lebih adil.
Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Maria Magdalena, SH, MH, dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026).
Maria menegaskan, persoalan harga TBS perlu mendapat perhatian pemerintah daerah karena menyangkut kesejahteraan masyarakat, khususnya pekebun sawit swadaya. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menetapkan aturan, tetapi juga harus memastikan ketentuan tersebut dijalankan oleh perusahaan.
“Untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang meminta kepada Bupati Sintang untuk melakukan pengawasan dan penindakan kepada pabrik-pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian TBS di bawah ketentuan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menjelaskan, tata niaga TBS mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang perubahan atas Pergub Nomor 63 Tahun 2018.
Aturan tersebut mewajibkan PKS membeli TBS pekebun melalui kelembagaan pekebun, seperti koperasi, kelompok tani, atau gabungan kelompok tani, sesuai harga yang ditetapkan tim.
Bala menjelaskan, perbedaan harga di lapangan terjadi karena harga pemerintah hanya berlaku bagi pekebun mitra inti-plasma atau pekebun swadaya yang telah menjalin kemitraan dengan perusahaan.
“Karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan terus membina pekebun swadaya untuk membentuk kelembagaan dan bermitra dengan PKS terdekat melalui perjanjian tertulis yang diketahui kepala dinas,” jelasnya.
Pemkab Sintang juga mendorong pembentukan tim terpadu pengawasan penerapan harga TBS bersama Disperindagkop UKM dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, pemerintah mendorong pekebun swadaya memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Hingga saat ini, sekitar 1.400 STDB telah diterbitkan.
Bala menyebut langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian harga, sistem pembelian yang adil, serta memperkuat posisi tawar pekebun swadaya.
“Pemerintah daerah terus mendorong pekebun swadaya memiliki STDB agar memperoleh kepastian harga, sistem pembelian yang adil, dan posisi tawar yang lebih kuat,” pungkasnya









