SINTANG, ujungjemari.id- DPRD Kabupaten Sintang mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengulang pola pelaksanaan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun. Persiapan administrasi dan teknis kegiatan APBD 2027 diminta dimulai sejak akhir 2026 agar program pembangunan dapat berjalan sejak awal tahun.
Desakan tersebut disampaikan Fraksi Amanat Persatuan melalui juru bicara Senen Maryono dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna ke-9, pada Selasa, 17 November 2026.
Senen menegaskan, kesiapan dokumen administrasi menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan program pemerintah. OPD terkait diminta tidak menunggu tahun anggaran berjalan untuk mulai menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
“Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang melalui OPD terkait agar sejak akhir tahun 2026 sudah mulai mempersiapkan perangkat administrasi yang berkenaan pelaksanaan APBD tahun 2027,” kata Senen.
Pihaknya juga memberikan perhatian terhadap rencana sejumlah OPD yang akan melaksanakan survei kegiatan pembangunan tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting karena perencanaan teknis yang disiapkan lebih awal dapat mengurangi hambatan saat pekerjaan mulai dilaksanakan.
Senen menyampaikan apresiasi terhadap rencana survei tersebut. Namun, ia menekankan agar kegiatan itu benar-benar menjadi bagian dari upaya mempercepat realisasi pembangunan, bukan sekadar tahapan administratif.
“Disampaikan apresiasi terhadap akan segera dilaksanakannya survei kegiatan pembangunan tahun 2027 oleh beberapa OPD,” ujarnya.
Menurut Fraksi Amanat Persatuan, survei dan persiapan dokumen sejak dini harus mendukung percepatan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran. Keterlambatan persiapan berisiko membuat pekerjaan baru berjalan menjelang akhir tahun.
DPRD menilai kebiasaan menumpuk kegiatan pada penghujung tahun perlu diperbaiki. Selain menghambat manfaat pembangunan yang seharusnya segera dirasakan masyarakat, keterlambatan pelaksanaan juga berpotensi menyebabkan anggaran tidak terserap optimal.
“Harapannya, persiapan tersebut bisa mendukung percepatan pelaksanaannya sejak dari awal tahun sehingga tidak mengalami keterlambatan dan selalu menumpuk di akhir tahun anggaran atau bahkan kadang menjadi SILPA,” pungkasnya.










