SINTANG, ujungjemari.id- Petani sawit swadaya di Kabupaten Sintang dinilai masih menghadapi persoalan dalam menjual hasil panen mereka. Mulai dari penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang tidak transparan, sistem pembelian yang dianggap belum adil, hingga penilaian kualitas buah yang dipersoalkan petani.
Keluhan tersebut menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang. Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti enam tuntutan Forum Komunikasi Petani Sawit Kabupaten Sintang yang disampaikan dalam pertemuan di Rumah Betang Tampun Juah, Jerora 1, Sintang, pada 10 November 2026.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Wardianus, mengatakan pemerintah daerah melalui Bupati Sintang dan dinas terkait harus cepat merespons tuntutan tersebut. Menurutnya, persoalan yang dihadapi petani tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan pendapatan mereka.
“Kami berharap agar pemerintah daerah melalui Bupati Sintang dan dinas terkait dapat menyikapi dengan cepat terhadap enam tuntutan tersebut,” ujar Wardianus.
Salah satu persoalan utama adalah penetapan harga TBS yang transparan, khususnya bagi petani swadaya. Keterbukaan harga penting agar petani mengetahui dasar penentuan harga dan tidak berada dalam posisi yang dirugikan saat menjual hasil kebunnya.
Selain harga, sistem pembelian juga menjadi sorotan. Petani menginginkan proses jual beli yang adil, termasuk penilaian kualitas buah dengan standar yang wajar. Persoalan ini penting karena hasil penilaian kualitas dapat memengaruhi nilai uang yang diterima petani.
Wardianus menilai keluhan petani juga berkaitan dengan lemahnya perlindungan dan pengawasan terhadap aktivitas pabrik kelapa sawit.
“Para petani merasa bahwa selama ini mereka berjalan sendiri tanpa adanya proteksi dan pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit oleh pihak berwenang maupun pemerintah daerah,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, menurut Fraksi PDI Perjuangan, membuat petani swadaya merasa tidak memiliki perlindungan yang cukup ketika berhadapan dengan perusahaan.
“Sehingga pabrik kelapa sawit terkesan semena-mena dengan petani swadaya,” tegas Wardianus.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah tidak hanya menerima aspirasi tersebut sebagai catatan rapat. Dinas terkait perlu menindaklanjuti keluhan petani melalui pengawasan dan langkah nyata agar hubungan antara petani dan pabrik berjalan lebih adil.
Perlindungan terhadap petani sawit swadaya penting karena hasil kebun menjadi sumber penghidupan banyak keluarga di Kabupaten Sintang.









