DPRD Sintang Minta Pemkab Tak Tinggal Diam soal Pengurangan Dana Rp118 Miliar

oleh
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sintang, Wardianus

SINTANG, ujungjemari.id- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp118 miliar pada 2027. Pemkab Sintang bersama Badan Anggaran DPRD diminta berkonsultasi langsung dengan pemerintah pusat untuk meminta penjelasan sekaligus memperjuangkan agar pengurangan tersebut dapat ditinjau kembali.

Pandangan itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Wardianus, dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III Tahun 2026 tentang penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027, Selasa, 17 November 2026.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pengurangan dana sebesar Rp118 miliar bukan persoalan kecil. Berkurangnya dana dari pusat dapat mempersempit kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan kepada pemerintah pusat bahwa belanja yang telah direncanakan dalam APBD merupakan kebutuhan penting dan program prioritas yang sudah dibahas secara matang.

“Kami meminta kepada pemerintah daerah melalui Bupati agar dapat meyakinkan pemerintah pusat bahwa seluruh asumsi APBD yang telah disusun merupakan belanja yang sangat urgen, telah dibahas secara detail dan merupakan program-program prioritas utama yang dipilih secara bersama,” ujar Wardianus.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkab Sintang tidak hanya menerima keputusan pengurangan tersebut tanpa mencari kejelasan. Konsultasi bersama Badan Anggaran DPRD dinilai penting agar pemerintah pusat menjelaskan alasan berkurangnya alokasi dana transfer untuk Sintang.

“Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah daerah bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sintang untuk melakukan konsultasi ke pemerintah pusat, untuk meminta penjelasan perihal alasan pengurangan dana transfer ke daerah tersebut,” tegasnya.

Jika pengurangan itu sudah menjadi keputusan final pemerintah pusat, Pemkab Sintang diminta menyiapkan langkah lain. Dua hal yang disoroti adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan penghematan belanja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Namun, penghematan anggaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Fraksi PDI Perjuangan meminta belanja operasional pegawai yang tidak wajib menjadi salah satu sasaran efisiensi.

Sebaliknya, belanja modal yang wajib, terutama untuk pembangunan infrastruktur, diminta tetap dipertahankan. Menurut Wardianus, pengurangan anggaran jangan sampai membuat pembangunan yang dibutuhkan masyarakat justru terhambat.

“Untuk belanja modal wajib dan termasuk belanja modal bidang infrastruktur agar tidak dilakukan efisiensi,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *