Nekodimus Soroti Terbatasnya CSR Perusahaan Sawit untuk Infrastruktur Desa

oleh
Anggota DPRD Sintang, Nekodimus

SINTANG, ujungjemari.id- Kontribusi perusahaan perkebunan kelapa sawit melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai belum mampu menjawab seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat di wilayah pedesaan. Padahal, keberadaan perusahaan perkebunan di sekitar permukiman warga turut berkaitan dengan kebutuhan akses jalan dan jembatan.

Anggota DPRD Sintang, Nekodimus, mengatakan sejumlah perusahaan perkebunan memang telah memberikan bantuan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. Namun, bantuan tersebut masih terbatas dan umumnya diarahkan untuk menjaga akses tetap bisa dilalui ketika terjadi kerusakan atau hambatan transportasi.

Menurut politisi Partai Hanura tersebut, kontribusi perusahaan selama ini lebih banyak membantu penanganan jalan agar tetap fungsional. Sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur yang lebih besar, termasuk perbaikan jembatan, belum sepenuhnya dapat ditopang melalui bantuan CSR.

“Memang ada perusahaan yang membantu melalui CSR, terutama untuk pemeliharaan jalan ketika akses masyarakat mengalami kendala. Tetapi bantuan itu masih terbatas dan belum bisa menjawab seluruh kebutuhan infrastruktur,” ujarnya.

Nekodimus menilai akses jalan dan jembatan memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Di wilayah yang aktivitas warganya banyak bergantung pada perkebunan, kondisi infrastruktur sangat menentukan kelancaran pengangkutan hasil produksi.

Ketika jalan rusak atau jembatan mengalami kerusakan, masyarakat ikut menanggung dampaknya. Pengangkutan hasil kebun bisa terhambat, bahkan akses kendaraan menuju sejumlah wilayah dapat terganggu.

Karena itu, ia berharap perusahaan perkebunan tidak hanya melihat infrastruktur sebagai tanggung jawab pemerintah. Perusahaan juga perlu memperhatikan kondisi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya melalui program sosial yang tepat sasaran.

Meski demikian, Nekodimus mengakui bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar tetap membutuhkan dukungan pemerintah karena kemampuan CSR perusahaan memiliki batas.

“Perusahaan memang sudah ada yang membantu, tetapi tentu tidak bisa seluruhnya dibebankan kepada CSR. Pemerintah tetap harus hadir, sementara perusahaan juga diharapkan memberikan kontribusi sesuai kemampuan dan tanggung jawab sosialnya,” katanya.

Ia berharap sinergi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat diperkuat agar persoalan akses jalan dan jembatan di pedesaan tidak terus berulang.

“Yang terpenting, masyarakat jangan sampai terus kesulitan karena akses transportasi. Semua pihak perlu mengambil peran sesuai tanggung jawab masing-masing,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *