SINTANG, ujungjemari.id- Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sintang tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah daerah membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perbankan hingga organisasi masyarakat agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
Hal itu menjadi pembahasan dalam High Level Meeting Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2026 yang digelar Bappeda Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Kamis (5/11/2026).
Kepala Bappeda Sintang Kurniawan mengatakan, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menyatukan kebijakan dan memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan dari 7,9 persen menjadi 6,1 persen pada 2030. Target tersebut tercantum dalam arah pembangunan daerah dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2026–2030.
“Penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterlibatan dan kerja sama seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Kurniawan.
Menurutnya, TKPKD memiliki peran penting dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan program. Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri di setiap sektor.
Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya data terpadu dan akurat untuk menentukan siapa yang menjadi sasaran bantuan serta bentuk intervensi yang dibutuhkan. Tanpa data yang tepat, program berisiko tidak menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sekitar 150 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari unsur pemerintah provinsi dan kabupaten, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, organisasi masyarakat, NGO, pihak swasta hingga organisasi sosial.
Kurniawan berharap pertemuan itu menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bersama dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sintang.
Dalam kegiatan yang dibuka Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala tersebut, pemerintah daerah juga meluncurkan RPKD Kabupaten Sintang 2026–2030. Selain itu, diserahkan secara simbolis bantuan Program Pusaka Pemberdayaan Usaha Keluarga Harapan, salah satu program inovasi Dinas Sosial Sintang.
Bupati Bala sebelumnya meminta seluruh OPD menghadirkan langkah nyata untuk menurunkan kemiskinan. “Kita ingin program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat dan memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan,” pungkasnya.
