SINTANG, ujungjemari.id- Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mendukung pelebaran jalan nasional dan pembangunan duplikasi Jembatan Melawi. Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan serta Pengembangan Ruas Jalan Nasional bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Rabu, 28 Januari 2026. Jajaran BPJN Kalbar mengikuti rapat secara daring. Bupati Sintang didampingi Sekda Sintang Kartiyus, Anggota DPRD Sintang Hikman Sudirman, Kepala Bappeda Kurniawan, Kepala Dinas PU Mursalin, Plt Inspektur Budi Purwanto, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Supomo, Kepala BPKAD Harisinto Linoh, serta perwakilan Polres Sintang.
Bupati Sintang menjelaskan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Dalam pertemuan itu dibahas rencana perbaikan jalan nasional di kawasan Tugu Jam Sintang, pelebaran Jalan Lintas Melawi, serta usulan perubahan status jalan menuju perbatasan menjadi jalan nasional.
“Untuk itulah kami harus bertemu dengan BPJN Kalbar, supaya jelas kelanjutannya dan apa yang bisa kami lakukan untuk membantu mewujudkan tiga rencana besar ini,” ujar Gregorius Bala.
Ia menegaskan Pemkab Sintang tidak ingin dinilai pasif dalam mendukung pembangunan jalan nasional. Pemerintah daerah, kata dia, siap membantu proses pembebasan lahan yang dibutuhkan.
“Kami tidak mau dianggap tidak mendukung. Lahan untuk pelebaran di kawasan Tugu Jam dan Lintas Melawi kami siapkan,” tegasnya.
Kepala BPJN Kalbar Candra menjelaskan bahwa usulan peningkatan status jalan menuju perbatasan telah diterima sejak April 2025, namun secara regulasi masih cukup sulit direalisasikan. “Peluangnya tetap ada jika Kementerian PU mengambil kebijakan diskresi,” katanya.
Ia juga memaparkan tahapan pembangunan yang direncanakan. “Tahun 2026 perencanaan dan kajian, 2027 penataan persimpangan, 2028 pembangunan duplikasi Jembatan Melawi, dan 2029 pelebaran serta penambahan lajur Jalan Lintas Melawi,” terang Candra.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sintang Kurniawan menyebut hanya enam persen jalan di Sintang berstatus nasional. “Jalan menuju perbatasan sepanjang 151 kilometer kami usulkan menjadi jalan nasional agar penanganannya lebih baik ke depan,” pungkas Kurniawan.
