SINTANG, ujungjemari.id- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang menyampaikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait pentingnya pembangunan infrastruktur yang lebih merata di berbagai wilayah desa. Pandangan umum fraksi ini disampaikan dalam rapat paripurna pada Selasa, 1 Juli 2025, sebagai tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Sintang tahun 2025-2029.
Melalui juru bicaranya, Sebastian Jaba, Fraksi PDIP menilai bahwa kondisi infrastruktur di banyak desa masih sangat memprihatinkan. Hampir semua desa di Kabupaten Sintang mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan yang rusak dan sulit dilalui.
“Kami melihat capaian indikator RPJMD yang ditargetkan pemerintah hanya sekitar 67,60 persen. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar target tersebut ditingkatkan menjadi 90 sampai 95 persen agar infrastruktur dasar bisa tercapai dan konektivitas antarwilayah bisa lebih merata,” kata Sebastian Jaba.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan dan pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat di desa. Oleh karena itu, pihaknya menekankan agar pembangunan ini menjadi prioritas.
Beberapa usulan yang disampaikan antara lain pembangunan Jembatan Gantung di Desa Nanga Payak, Kecamatan Kayan Hulu, peningkatan jalan dari Desa Paoh menuju Desa Tuguk di Kecamatan Kayan Hilir, serta pembangunan jembatan Sungai Inggar di Desa Tuguk.
Usulan lain meliputi peningkatan jalan penghubung Desa Rarai ke Desa Sarai, peningkatan jalan poros antar desa Merarai Dua ke Desa Solam Raya, serta peningkatan jalan poros dari Simpang Pandan menuju Merarai Satu. Fraksi ini juga mengusulkan pembangunan SMA baru dan puskesmas di Desa Riam Kijang, Kecamatan Sungai Tebelian.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang rusak berat dan sangat dibutuhkan masyarakat.
“Terkait usulan-usulan dari Fraksi PDIP, pada prinsipnya akan kami perhatikan. Tapi tentu disesuaikan dengan kondisi kerusakan, kebutuhan, dan anggaran yang tersedia,” ujar Ronny.
Ia juga menjelaskan, permintaan peningkatan capaian indikator hingga 90 persen terkendala oleh keterbatasan anggaran yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Terkait menaikkan capaian indikator infrastruktur yang semula direncanakan sebesar 67,60% meningkat menjadi 90% sampai dengan 95%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu dari komponen penyusunnya. Pembangunan infrastruktur yang masih bergantung pada dana transfer dari pusat ke daerah merupakan pertimbangan utama dalam penentuan capaian indikator infrastruktur tersebut,” pungkasnya.
