SINTANG, ujungjemari.id- Petani sawit swadaya menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Mereka membangun kebun dengan biaya sendiri, mengurus tanaman sendiri, membeli pupuk dari kantong sendiri, tetapi ketika hasil panen dijual, kepastian harga dan akses pasar masih menjadi persoalan.
Anggota DPRD Sintang, Markus Jembari, menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, petani tidak seharusnya hanya dituntut memenuhi kewajiban, sementara hak-hak mereka belum mendapatkan perlindungan yang memadai.
Markus secara khusus menyoroti pelaksanaan aturan tata niaga perkebunan. Ia meminta perusahaan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah, bukan sekadar menjadikan aturan sebagai formalitas.
Sebagai anggota Komisi D DPRD Sintang yang bermitra dengan sektor terkait investasi dan perkebunan, ia menilai pemerintah harus memastikan setiap kebijakan benar-benar dijalankan oleh perusahaan di lapangan.
“Maunya antara Pemda dengan pelaksana daripada aturan itu benar-benar melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Markus pada Kamis, 19 November 2026.
Baginya, persoalan ini bukan sekadar perdebatan administratif. Ada kepentingan ekonomi masyarakat yang dipertaruhkan. Sintang memiliki banyak perkebunan sawit, sementara sebagian petaninya merupakan petani swadaya yang membangun usaha perkebunan secara mandiri.
Mereka menanam sendiri, mengelola sendiri, hingga menanggung biaya pemupukan sendiri. Namun, ketika hasil panen dijual, kewajiban kepada pemerintah tetap harus dipenuhi.
Markus mempertanyakan keseimbangan antara kewajiban dan hak yang seharusnya diterima petani.
“Petani swadaya contoh, nanam sendiri, ngelola sendiri, memupuk sendiri. Tiba-tiba jual, pajaknya diambil pemerintah. Hak-hak kami diambil pemerintah. Kami boleh dong minta hak kami juga,” tegasnya.
Ia menyebut perlindungan harga dan kepastian kuota penjualan sebagai dua hal penting yang harus diperjuangkan. Petani membutuhkan kepastian bahwa hasil panen mereka dapat dijual dan memperoleh harga yang layak.
Persoalan tersebut, menurut Markus, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Pemerintah daerah harus hadir memastikan aturan tata niaga berjalan dan kepentingan petani tidak terabaikan.
Ia juga berharap DPRD Sintang secara kelembagaan ikut mendorong pemerintah dan mengawal pelaksanaan aturan tersebut.
“Ini masalah petani, masalah riil. Masalah ekonomi. Kami berharap kawan-kawan di DPRD sebagai lembaga itu membantu petani, karena ini masalah perut juga,” pungkasnya.









