SINTANG, ujungjemari.id- Pelayanan Publik (MPP) Bumi Senentang diminta tidak hanya menjadi tempat masyarakat mengurus dokumen administrasi. Pemerintah Kabupaten Sintang ingin pusat pelayanan tersebut berkembang menjadi ruang pengaduan, konsultasi hukum, sekaligus tempat masyarakat menyampaikan persoalan pelayanan publik.
Harapan itu disampaikan Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan MPP Bumi Senentang di Pendopo Wakil Bupati Sintang, Senin, 9 November 2026.
Ronny menegaskan, evaluasi harus menjadi ruang terbuka bagi seluruh penyelenggara layanan. Sebanyak 24 gerai yang beroperasi di MPP Bumi Senentang diminta menyampaikan masukan, termasuk kendala yang selama ini dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk 24 gerai yang ada di MPP Bumi Senentang, silakan memberikan masukan dan saran kepada kami agar semua merasa nyaman. Kita tidak akan menyalahi dan menghakimi siapa pun, tetapi kita bertukar pikiran dan berdiskusi supaya petugas gerai dan masyarakat yang datang merasa nyaman,” kata Ronny.
Ia menyebut, MPP Bumi Senentang menjadi salah satu fasilitas yang mendapat perhatian sejak dirinya dilantik. Jumlah kunjungan masyarakat juga menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap pelayanan terpadu tersebut.
Pada 2025, kunjungan tercatat lebih dari 40 ribu orang. Sementara sepanjang 2026, jumlahnya sudah mencapai sekitar 30 ribu kunjungan. Ronny meminta promosi diperluas agar masyarakat, termasuk yang tinggal jauh dari pusat kota, mengetahui keberadaan dan jenis layanan yang tersedia.
“Ke depan kita bisa membuka layanan konsultasi hukum oleh Polres dan Kejaksaan. Masyarakat terkadang segan datang langsung ke kantor. Kalau layanan tersedia di MPP, mereka bisa lebih nyaman menyampaikan persoalan hukum yang dihadapi,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan pembukaan gerai pengaduan, kritik dan saran untuk pemerintah daerah. Pengaduan mengenai kerusakan jalan, misalnya, dapat langsung diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum agar ditangani oleh instansi terkait.
Ronny turut menyoroti keluhan masyarakat terkait layanan imigrasi. Sejumlah warga kesulitan memperoleh kuota pendaftaran melalui aplikasi karena persaingan, keterbatasan pemahaman teknologi dan gangguan jaringan internet. Akibatnya, sebagian warga harus mengurus paspor ke Kabupaten Sanggau.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah datang dan membutuhkan pelayanan justru kesulitan karena persoalan teknis. Ini perlu kita carikan solusi bersama,” tegasnya.
Rapat yang dilaksanakan DPMPTSP Sintang bersama perwakilan gerai tersebut merupakan evaluasi terakhir tahun 2026. Kegiatan juga menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Bupati Sintang Nomor 76 Tahun 2022 yang mengatur koordinasi pelayanan MPP setiap bulan.
