SINTANG, ujungjemari.id- Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran kembali menjadi keluhan masyarakat. Warga menemukan penerima bantuan yang secara ekonomi sudah tergolong mampu, bahkan ada yang berasal dari keluarga aparatur desa. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembenahan data sejak tingkat desa.
Anggota DPRD Sintang Vaulinus Lanan, meminta pemerintah desa lebih proaktif dalam memeriksa dan mengusulkan data masyarakat yang berhak menerima bantuan. Menurutnya, desa merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi ekonomi warganya.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, petugas penyalur pada dasarnya menjalankan tugas berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan. Karena itu, persoalan ketidaktepatan sasaran tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas yang menyalurkan bantuan.
“Desa-desa harus proaktif melihat data. Jangan langsung menyalahkan petugas, karena petugas itu hanya menyalurkan. Semuanya berangkat dari desa yang mengusulkan dan mengetahui siapa masyarakat yang memang layak menerima bantuan,” kata Lanan saat diwawancarai di DPRD belum lama ini.
Ia juga menyoroti adanya warga yang sebelumnya layak menerima bantuan, tetapi tiba-tiba tidak lagi tercantum dalam daftar penerima. Salah satu penyebab kata Lanan adalah persoalan data administrasi, termasuk warga yang terindikasi terafiliasi karena identitasnya pernah dipinjam pihak lain.
Menurutnya, kondisi seperti itu harus ditelusuri dan diverifikasi ulang. Jika warga tersebut memang memenuhi kriteria, pemerintah desa perlu membantu mengajukan kembali datanya.
Lanan mengingatkan, pengajuan perubahan data tidak boleh dilakukan ketika proses penyaluran sudah berjalan. Sebab, perubahan setelah anggaran turun akan lebih sulit dilakukan.
“Kalau memang ada masyarakat yang layak menerima tetapi tiba-tiba dihapus, harus diverifikasi ulang dan diajukan kembali. Pengajuannya juga harus lebih cepat, sebelum dananya turun. Kalau sudah turun, akan sulit mengubahnya,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah desa tidak pasif ketika menemukan ketidaksesuaian data. Pembaruan harus dilakukan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai kita tahu ada data yang tidak sesuai, tetapi dibiarkan begitu saja. Yang penting sekarang lakukan perbaikan,” pungkasnya.
