SINTANG, ujungjemari.id- Kerusakan jalan, drainase hingga jembatan masih menjadi persoalan yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRD Sintang. Sejumlah warga berharap usulan pembangunan infrastruktur tersebut tidak sekadar dicatat, tetapi benar-benar masuk dalam program pemerintah daerah.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang, Chomain Wahab, mengatakan persoalan infrastruktur menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat saat dirinya melaksanakan reses di lima titik di Kecamatan Sintang.
Beberapa usulan datang dari Kelurahan Kedabang, Mengkurai, Kapuas Kanan Hilir hingga Tanjung Puri. Warga meminta peningkatan sejumlah ruas jalan lingkungan, perbaikan jembatan, serta pembangunan dan pemeliharaan drainase.
Di Kelurahan Kedabang, misalnya, masyarakat mengusulkan peningkatan Jalan Gang Bersama, Gang Abas, Gang Yoman, Gang Uti Zainudin, Jalan Lingkar Tintin, dan Gang Hasanudin. Warga juga meminta peningkatan Jalan Sintang-Tempunak serta rehabilitasi Jembatan Sungai Kapal Besar.
Sementara di Kelurahan Mengkurai, usulan mencakup peningkatan jalan lingkungan, termasuk Gang Famili, Gang Zainudin, Gang 12, Gang M. Yusuf dan Gang Darunasihin. Warga juga meminta pembangunan drainase di Gang Famili.
Di Kelurahan Tanjung Puri, masyarakat mengusulkan pembangunan Jembatan Parit Gading, pembangunan barau di dua lokasi, serta peningkatan Jalan Gang Kemunting.
Chomain mengatakan, seluruh aspirasi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Harapannya kepada pemerintah, usulan-usulan masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD bisa diakomodir dan menjadi kegiatan pembangunan. Jadi, apa yang diusulkan masyarakat benar-benar bisa diwujudkan,” kata Chomain saat diwawancarai di DPRD Sintang, belum lama ini.
Menurutnya, hasil reses harus menjadi bahan bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Jangan sampai persoalan yang terus disampaikan masyarakat hanya berulang setiap tahun tanpa penyelesaian.
Ia berharap perangkat daerah terkait dapat menindaklanjuti usulan tersebut sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.
“Jangan sampai aspirasi masyarakat hanya berhenti sebagai daftar usulan. Yang diharapkan warga adalah pembangunan yang benar-benar bisa mereka rasakan,” pungkasnya.
