SINTANG, ujungjemari.id– Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya menyusun program dan melakukan koordinasi, tetapi juga menghadirkan aksi nyata untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sintang.
Pesan tersebut disampaikan Bala saat membuka High Level Meeting Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2026 di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Kamis, 5 November 2026.
Berdasarkan data tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sintang tercatat sebesar 7,93 persen. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut turun menjadi 6,53 persen pada 2029 sesuai RPJMD 2025-2029. Sementara dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2026-2030, targetnya mencapai 6,1 persen pada 2030.
Bala mengatakan, target tersebut tidak akan tercapai jika penanganan kemiskinan hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah. Seluruh OPD dan pemangku kepentingan harus bekerja bersama dengan program yang terarah dan sesuai kebutuhan setiap wilayah.
“Kita telah memiliki tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah yang merupakan gabungan dari semua perangkat daerah. Saya berharap tim ini memperkuat kebijakan, mempertajam fokus program, menentukan wilayah sasaran, serta memperluas cakupan program dan anggaran,” kata Bala.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki empat strategi utama untuk menekan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui perlindungan sosial. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membuka kesempatan kerja dan mengembangkan usaha berkelanjutan.
Ketiga, mengurangi wilayah kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan perluasan layanan dasar. Keempat, memperkuat sistem pendukung serta menyinergikan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Bala juga meminta para camat memastikan data kemiskinan di wilayah masing-masing benar-benar akurat. Menurutnya, data yang tepat menjadi dasar agar bantuan dan program pemerintah tidak salah sasaran.
Dalam arahannya, Bala turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya memiliki peluang menggerakkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Namun, ia menyayangkan adanya persoalan operasional dapur MBG di Sintang, termasuk dapur yang ditutup, pengajuan izin yang belum disetujui, hingga bangunan yang disebut belum dibayar.
“Saya mengingatkan banyak hal yang harus kita lakukan dengan aksi nyata. Di sana ada proses ekonomi dan banyak tenaga kerja yang bisa diserap. Karena itu, peluang seperti ini harus kita perhatikan,” pungkasnya.
