SINTANG, ujungjemari.id- DPRD Kabupaten Sintang menyoroti dugaan adanya pungutan liar di kawasan waterfront. Isu ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah dan kepercayaan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, menegaskan bahwa setiap potensi pendapatan di kawasan tersebut harus dikelola secara resmi oleh pemerintah, bukan oleh pihak yang tidak berwenang.
“Kalau memang ada pungli, itu tidak boleh. Pendapatan daerah harus dikelola secara resmi,” tegasnya, Jumat 27 Maret 2026 kemarin.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan waterfront harus dilakukan secara transparan dan berada di bawah kendali dinas terkait. Hal ini penting agar seluruh pemasukan dapat tercatat dan masuk ke kas daerah.
Menurutnya, praktik di lapangan perlu diawasi secara serius untuk mencegah adanya penyimpangan. Pengelolaan yang tidak jelas berpotensi merugikan daerah dan menciptakan ketidakadilan bagi para pedagang.
“Semua potensi pendapatan harus jelas dan masuk ke kas daerah, bukan dikelola oleh oknum,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah daerah segera menyusun standar operasional prosedur atau SOP dalam pengelolaan kawasan waterfront. Aturan yang jelas akan menjadi dasar dalam penataan dan pengawasan di lapangan.
Penegakan aturan juga harus dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan celah bagi praktik ilegal. Ia menilai langkah ini penting untuk menjaga ketertiban serta menciptakan lingkungan yang tertata.
Ia berharap pemerintah daerah tidak menunda langkah perbaikan. Penataan yang baik harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang bersih dan akuntabel.
“Kita ingin kawasan ini tertata, bebas dari praktik ilegal, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pengelolaan yang baik akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau dikelola dengan benar, semua pihak akan diuntungkan,” pungkasnya.
