SINTANG, ujungjemari.id- Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nekodimus menilai kontribusi perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Tempunak dan Sepauk masih belum maksimal.
Menurutnya, meskipun banyak desa yang berada di sekitar atau dalam wilayah konsesi perusahaan, kondisi jalan masih jauh dari layak.
“Mayoritas desa sekarang ini berada di wilayah perusahaan sawit, kita bicara desa di daerah pantai atau wilayah pinggiran,” kata Nekodimus.
Namun, ia menjelaskan tidak semua desa mendapatkan akses jalan yang baik dari perusahaan. “Ada juga desa yang berada di sekitar kebun sawit perusahaan, tapi jumlah sawitnya kecil dan jalan ke desa tetap rusak. Misalnya di wilayah Telaga 1 dan Telaga 2, ada perusahaan seperti PT KSP Agro dan PT ACM, tapi kondisi jalan masih sangat memprihatinkan,” ujarnya di DPRD Sintang belum lama ini.
Nekodimus juga menyebut beberapa desa lain seperti Desa Ensabang yang terdapat perusahaan HTI, lalu Desa Sungai Jaung yang berada di wilayah PT ACM. “Tapi meskipun ada perusahaan, jalan menuju ke desa-desa itu belum memadai,” tambahnya.
Ia menambahkan, beberapa desa seperti Mensiap Jaya dan Mensiap Baru hampir tidak memiliki perusahaan. “Desa-desa ini berada di wilayah pantai, akses jalannya buntu dan sangat terbatas. Termasuk juga Desa Temiang Kapuas dan Tanjung Perada,” jelasnya.
Menurut Nekodimus, akses jalan yang digunakan masyarakat di desa-desa tersebut ada yang dibuka oleh perusahaan, namun sebagian besar dibangun secara swadaya oleh masyarakat karena keterbatasan anggaran pemerintah.
Politisi Hanura ini menegaskan bahwa seharusnya perusahaan turut membantu pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat sekitar.
“Saya contohkan tiga desa yaitu Ensabang, Semuntai, dan Sejirak. Perusahaan sudah 29 tahun beroperasi di sana, tapi jalan ke desa dan dusun masih berlumpur. Ini sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam berbagai rapat di DPRD maupun saat turun ke lapangan, dirinya selalu mendorong agar perusahaan lebih peduli dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama infrastruktur.
“Kita di DPRD terus dorong itu. Tapi sebetulnya yang paling punya kekuatan adalah pemerintah, karena semua izin perusahaan itu dikeluarkan oleh pemerintah. Maka kita harap pemerintah juga aktif mengingatkan perusahaan agar tidak hanya mengambil hasil dari daerah, tapi juga ikut membangun,” ujarnya.
Nekodimus berharap ke depan, kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat bisa lebih baik demi mempercepat pembangunan infrastruktur yang layak dan merata di wilayah Tempunak dan Sepauk.
“Karena ketersediaan infrastruktur itu yang bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
