SINTANG, ujungjemari.id- Anggota DPRD Sintang, Rudy Andryas, mendesak pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan proyek fisik tahun anggaran 2026. Langkah tersebut dinilai penting agar program pembangunan dapat selesai sesuai target dan tidak menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar.
Politisi Partai NasDem ini mengingatkan, percepatan pekerjaan harus menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang menangani kegiatan pembangunan fisik.
Menurut Rudy, anggaran pembangunan yang sudah dialokasikan harus benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai program yang telah direncanakan justru terlambat dikerjakan sehingga manfaatnya tidak dapat dirasakan secara maksimal.
“Kalau anggarannya sudah tersedia, kita berharap pelaksanaannya juga bisa dipercepat. Jangan sampai pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Ini menyangkut kepentingan masyarakat yang sudah menunggu hasil pembangunan,” ujarnya pada Sabtu, 31 Oktober 2026 kemarin.
Ia mengatakan, keterlambatan pelaksanaan proyek dapat berdampak terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Selain itu, pekerjaan yang tidak selesai sesuai jadwal berpotensi menyebabkan anggaran tidak terserap secara optimal.
Rudy meminta OPD terkait segera mengevaluasi kegiatan yang masih berjalan lambat. Jika terdapat kendala administrasi, teknis maupun proses pengadaan, persoalan tersebut harus segera dicarikan jalan keluar.
Menurutnya, percepatan bukan berarti mengabaikan kualitas pekerjaan. Pemerintah tetap harus memastikan setiap proyek dilaksanakan sesuai spesifikasi dan ketentuan yang berlaku agar hasil pembangunan bisa digunakan dalam jangka panjang.
Ia juga menilai besarnya SiLPA perlu menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan anggaran daerah. Sebab, anggaran yang tidak terserap menunjukkan masih adanya program yang belum terlaksana secara maksimal.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Ambalau dan Serawai ini berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan fisik yang dibiayai APBD 2026.
“Jangan sampai anggaran sudah disiapkan, tetapi pembangunan tidak selesai karena lambatnya pelaksanaan. Kita ingin target pembangunan tahun 2026 tercapai, penyerapan anggaran berjalan baik, dan SiLPA bisa ditekan tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Masyarakat menunggu hasil nyata dari anggaran yang sudah dialokasikan,” pungkasnya.
