SINTANG, KALBAR- Komisi D DPRD Sintang membahas selisih lahan petani plasma dengan Grup Hartono Plantation Indonesia (HPI Grup) dalam rapat kerja komisi di DPRD Sintang belum lama ini.
Anggota Komisi D DPRD Sintang, Nekodimus mengingatkan PT Buana Hijau Abadi (PT BHA 2) dari Grup Hartono Plantation Indonesia (HPI Grup) agar memperlakukan sama kebun inti dan kebun plasma.
Perlakuan sama yang dimaksud politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, bisa terkait dengan pemeliharaan kebun, pemupukan, perawatan dan lain sebagainya. “Kalau itu tidak dilakukan atau diperlakukan berbeda antara inti dan plasma, itu namanya diskriminasi, bukan mitra. Mitra itu posisinya sejajar dan diperlakukan sama,” katanya.
Ia juga mengingatkan kepada perusahaan agar jangan sampai plasma diberikan lahan yang tidak layak. “Kebun inti dan kebun plasma harus mendapat perlakuan sama, itulah kemitraan,” tegas Nekodimus.
Ia menegaskan hal tersebut mesti menjadi catatan pihak perusahaan perkebunan. Jangan hanya kebun inti saja yang dirawat, dipelihara dengan baik. Kebun plasma malah tidak dirawat.
“Kalau kebun plasma tidak dipelihara dengan baik namun kebun inti dirawat dengan baik, kalian (petani plasma-red) boleh menuntut. Karena semua kewenangan maupun keuangan untuk merawat kebun ada pada mereka (perusahaan-red),” ujar Nekodimus.
Niko yakini, apabila kebun plasma dirawat dengan baik pihak perusahaan, tidak akan terjadi masalah di lapangan. “Kalau kebun plasma dipelihara dengan baik, tidak ada ribut, Pak. Pasti tidak ribut. Keributan yang terjadi karena plasma tidak dirawat. Hasil tidak ada. Hutang bertambah,” katanya.
Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut harus diketahui lebih dulu berapa luasan tanam kebun inti dan kebun plasma. “Untuk mengetahui ini, kalau perusahaan tidak mau mengeluarkan data, tolong kita cek sama-sama. Bidang Perkebunan turun ke lapangan, ukur saja, ndak ada masalah. Saya senang dan mendukung itu agar semuanya jelas. Tidak ada yang boleh main-main terkait masalah ini,” tegasnya (tim-red)
