SINTANG, KALBAR- Kekurangan tenaga guru di Kabupaten Sintang sudah menjadi permasalahan dunia pendidikan sejak lama yang belum dapat teratasi.
Menurut Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Melkianus, perlunya peran pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru, karena memang kebijakan pengangkatan sekarang ini ada di sana. Baik itu melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kalau kita di daerah kan hanya mengusulkan formasi. Yang mengambil keputusan tetap pemerintah pusat. Jadi penambahan guru PNS atau PPPK tergantung berapa besar pemerintah pusat memberikan kuota. Di daerah hanya menerima keputusan itu,” katanya di DPRD Sintang baru baru ini.
Melkianus memprediksi, kekurangan tenaga guru khususnya di pedalaman akan makin terasa nanti ketika semua tenaga honorer termasuk guru dihapus pada tahun 2023 mendatang.
“Semoga rekrutmen guru nanti bisa memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan di Kabupaten Sintang,” harapnya.
Melkianus juga mengungkapkan kondisi pendidikan di daerah perbatasan Kabupaten Sintang-Malaysia. Fasilitasnya sudah lumayan, namun masih kekurangan guru.
Sekolah yang fasilitas pendidikan di perbatasan sudah memadai berada di kota kecamatan. Seperti Merakai, ibukota Kecamatan Ketungau Tengah. Maupun Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu.
“Baik itu fasilitas SD, SMP, SMK maupun SMK di kota kecamatan memang lumayan. Yang menjadi kendala, kurangnya tenaga pengajar,” ungkapnya.
Oleh karena itu, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Ketungau ini berharap agar pemerintah Kabupaten Sintang, pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat paling tidak mendorong supaya tenaga pengajar itu lengkap di setiap sekolah. Sehingga mutu pendidikan juga bisa tercapai dengan baik
“Kita berharap tenaga pengajar ada di setiap desa atau setiap sekolah. Sehingga mutu pendidikan bisa mendekati bahkan menyamai kualitas sekolah-sekolah di kota,” harapnya.
Beberapa tahun lalu, pemerintah pusat merekrut tenaga Guru Garis Depan (GGD) yang ditempatkan di daerah pedalaman seluruh Indonesia. Saat itu, Kabupaten Sintang mendapatkan kuota GGD yang cukup banyak. Ia mengaku dunia pendidikan di Sintang sudah cukup terbantu dengan adanya GGD tersebut.
“Hadirnya GGD tentu membantu pemenuhan kebutuhan guru di daerah. Sehingga kita harapkan GGD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di tempat tugas sesuai SK penempatan pertama,” harapnya. (Tim-Red)
