SINTANG, ujungjemari.id– Sejumlah usulan perbaikan infrastruktur di Kecamatan Sintang mulai mendapat tindak lanjut dari pemerintah. Meski demikian, masih ada titik kerusakan jalan yang membutuhkan perhatian agar tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat.
Anggota Komisi C DPRD Sintang, Senen Maryono, mengatakan dirinya terus mendorong agar aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan dan fasilitas pendukung lainnya mendapat penanganan. Menurutnya, usulan warga tidak boleh berhenti sebatas catatan, tetapi harus diperjuangkan sampai ada tindak lanjut.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dari daerah pemilihan Kecamatan Sintang itu mencontohkan sejumlah usulan yang sudah ditindaklanjuti, salah satunya perbaikan gorong-gorong di belakang SMA Negeri 1 Sintang serta penanganan infrastruktur di kawasan Jalan Pasar.
“Beberapa ruas dan titik infrastruktur yang kemarin kita usulkan sudah ditindaklanjuti. Ini tentu menjadi hal yang perlu kita dorong terus karena masyarakat membutuhkan infrastruktur yang layak untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” kata Senen saat ditemui di DPRD Sintang belum lama ini.
Namun, ia mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Salah satunya kondisi jalan di RT 5, Kelurahan Ladang, yang mengalami kerusakan dan menjadi keluhan warga. Bahkan, masyarakat memasang ban bekas di sejumlah bagian jalan sebagai penanda titik yang perlu mendapat perhatian.
Menurut Senen, kondisi tersebut perlu segera ditinjau agar pemerintah mengetahui tingkat kerusakan dan menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Jalan di RT 5 Kelurahan Ladang juga menjadi perhatian. Kalau tidak salah, titik tersebut sudah disurvei. Kita berharap setelah dilakukan pengecekan, ada tindak lanjut sehingga masyarakat tidak terus menghadapi kondisi jalan yang rusak,” ujarnya.
Selain itu, Senen juga mendorong perbaikan Jalan Merdeka dan Jalan Pangeran Muda, khususnya kawasan depan Pendopo Bupati Sintang. Ruas tersebut diharapkan mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran 2027.
Ia mengatakan perbaikan infrastruktur membutuhkan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah. Apabila kemampuan anggaran daerah terbatas, usulan pembangunan juga dapat diperjuangkan melalui pemerintah pusat.
“Kita akan terus menyampaikan dan mengawal aspirasi masyarakat. Harapan kita, usulan yang sudah disampaikan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar mendapat penanganan sesuai kebutuhan di lapangan,” pungkasnya.
