SINTANG, ujungjemari.id– Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang Tahun 2026 baru mencapai 53 persen hingga 6 Oktober 2026. Artinya, masih ada sekitar Rp230 miliar anggaran yang harus direalisasikan dalam waktu sekitar dua bulan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang, Selasa (6/10/2026).
Rapat yang dilaksanakan Bappeda Sintang tersebut dihadiri para Asisten, Staf Ahli Bupati, camat dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Bupati Bala mengatakan evaluasi tersebut merupakan kali ketiga dilakukan untuk melihat perkembangan realisasi anggaran masing-masing OPD.
Dari hasil evaluasi, masih terdapat OPD yang realisasi anggarannya berada di bawah 50 persen.
Bala meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan agar realisasi APBD dapat mencapai 90 hingga 95 persen sebelum batas akhir pencairan pada 15 Desember 2026.
“Yang sudah mampu mencapai realisasi anggaran cukup tinggi, saya berikan apresiasi yang tinggi dan membuat saya tenang. Saya minta semua OPD wajib mencapai realisasi anggaran 90-95 persen per 15 Desember 2026,” pinta Bala.
Meski mengejar serapan anggaran, Bupati mengingatkan OPD agar tidak hanya mengejar angka realisasi.
Ia meminta setiap kegiatan tetap dilaksanakan sesuai perencanaan, standar operasional prosedur (SOP) dan memperhatikan kualitas pekerjaan.
“Setiap kegiatan, saya mengingatkan agar jangan sampai asal selesai, tetapi selesai dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan SOP yang ada,” ujarnya.
Bala juga meminta komunikasi antar-OPD maupun antara kepala OPD dengan pimpinan berjalan lancar. Ia menegaskan tidak boleh ada OPD yang saling menghambat pelaksanaan program.
“Semua kepala dinas, jaraknya sama dengan saya sebagai Bupati Sintang. Tidak ada yang dekat dan tidak ada yang jauh. Semua sama dekat. Komunikasi kepala OPD harus lancar dengan kami sebagai pimpinan, dengan sesama OPD juga. Jangan ada saling menghambat,” tegasnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada OPD yang memperoleh anggaran dari pemerintah pusat.
Bala meminta seluruh persyaratan yang dibutuhkan segera dipenuhi agar anggaran tersebut dapat terserap secara maksimal.
“Saya juga minta OPD yang mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk menyiapkan seluruh persyaratan yang diminta. Jangan ada yang tidak siap. Serapan wajib tinggi, supaya tahun depan pemerintah pusat mau kasih kita dana lagi,” pintanya.
Kepala Bappeda Sintang Kurniawan menjelaskan, seluruh proses pencairan dana APBD 2026 akan ditutup pada 15 Desember 2026.
Dengan demikian, OPD masih memiliki waktu sekitar dua bulan untuk mempercepat pelaksanaan program yang bersumber dari APBD Murni maupun APBD Perubahan 2026.
“Per 6 Oktober 2026, setelah ditambah APBD Perubahan, maka realisasi anggaran baru 53 persen. Masih ada dana Rp230 miliar lagi yang harus dibelanjakan dua bulan ke depan,” terang Kurniawan.
Ia meminta OPD dengan pagu anggaran besar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan. Bappeda juga akan kembali melakukan evaluasi pada pertengahan November 2026.
“Maka saya minta OPD yang mendapatkan dana besar, segera kebut pelaksanaan kegiatan. Pertengahan November 2026, kita akan kumpul lagi dan melakukan evaluasi,” ujarnya.
Berdasarkan evaluasi per 6 Oktober 2026, terdapat 39 OPD dengan realisasi anggaran pada rentang 50 hingga 75 persen.
Sementara itu, masih ada delapan OPD yang realisasi anggarannya berada pada rentang 0 hingga 50 persen.
“Delapan OPD ini yang saya ingatkan agar melakukan langkah-langkah ekstra untuk melakukan percepatan,” terang Kurniawan.
