SINTANG, ujungjemari.id-,Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Maria Magdalena, meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas menata ulang organisasi perangkat daerah (OPD). Usulan ini muncul setelah pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp388 miliar.
Pengurangan anggaran dinilai harus disikapi dengan kebijakan efisiensi agar pelayanan publik tetap berjalan baik.
Maria menilai kondisi anggaran yang menurun membuat struktur pemerintahan perlu dibuat lebih efisien.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa beberapa OPD memiliki fungsi yang berdekatan sehingga bisa digabungkan dalam satu wadah kerja. Tujuannya agar anggaran operasional dapat ditekan dan dialihkan untuk pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat.
“Kami melihat kondisi anggaran ke depan cukup berat. Pemerintah pusat memangkas TKD tahun 2026 sampai ratusan miliar. Situasi ini harus dihadapi dengan merampingkan OPD supaya anggaran bisa lebih efisien,” ujar Maria Magdalena belum lama ini.
Ia juga meminta Bupati Sintang untuk tidak melanjutkan rencana pembentukan tiga OPD baru yang saat ini belum terisi komposisi pors-nya. Menurutnya, pembentukan OPD baru pada kondisi anggaran yang tertekan justru akan menambah beban belanja.
“Kami meminta Bupati Sintang membatalkan pembentukan tiga OPD baru yang belum diisi pors. Kalau ini dipaksakan, tentu menambah anggaran belanja. Kondisi sekarang memerlukan kebijakan yang tepat agar pemerintahan tetap berjalan efektif,” jelasnya.
Maria menegaskan penggabungan beberapa OPD sejenis dapat membantu membentuk pemerintahan yang ramping namun tetap produktif. Ia menyebut konsep miskin struktur kaya fungsi adalah langkah yang paling realistis di tengah penurunan anggaran yang besar.
“Kami mendorong pemerintah daerah mengurangi atau merampingkan OPD dengan cara penggabungan. Langkah ini penting agar tercipta pemerintahan miskin struktur kaya fungsi, sehingga anggaran difokuskan pada kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia berharap Bupati dapat segera mengambil kebijakan penataan OPD agar proses perencanaan anggaran 2026 berjalan lebih terarah. “Kami berharap penggabungan OPD bisa dilakukan supaya tata kelola pemerintahan makin efisien dan mampu menghadapi penurunan anggaran yang besar,” pungkasnya.
