SINTANG, KALBAR– Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sintang, Dwi Yanti Yuliarsih, mengadakan konferensi pers daring pada Rabu, 20 Maret 2024, untuk memaparkan pencapaian luar biasa dalam pengelolaan anggaran. Dalam acara yang dihadiri oleh 46 satuan kerja di bawah KPPN Sintang, Dwi Yanti Yuliarsih menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2024, KPPN Sintang berhasil mengelola dana APBN sebesar Rp3.580,53 miliar. Dana tersebut terbagi menjadi belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp836,75 miliar yang tersebar di 46 satuan kerja, dan Rp2744,45 miliar Dana Transfer yang mencakup dua kabupaten, yakni Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
“Hingga bulan Februari 2024, realisasi belanja APBN telah mencapai Rp610,51 miliar atau setara dengan 17% dari total. Dari jumlah tersebut, Rp466,71 miliar merupakan dana transfer ke daerah dan dana desa, sementara Rp143,83 miliar merupakan belanja Kementerian/Lembaga. Dengan capaian ini, target realisasi triwulan I-2024 sebesar 15% telah tercapai. Realisasi terbesar berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp75,7 miliar, diikuti oleh belanja barang sebesar Rp65,5 miliar, belanja modal sebesar Rp2,6 miliar, dan belanja bansos yang belum terealisasi hingga periode 29 Februari 2024. Terdapat peningkatan signifikan sebesar 147,17% dalam belanja pemerintah pusat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023,” papar Dwi Yanti Yuliarsih.
“Dari sisi penerimaan, hingga 29 Februari 2024, KPPN Sintang mencatat penerimaan sebesar Rp114,58 miliar, mengalami penurunan sebesar 24,51% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp466,6 miliar atau 20% dari pagu sebesar Rp2.328,7 miliar. Realisasi ini mencakup Rp291,2 miliar untuk Kabupaten Sintang dan Rp175,4 miliar untuk Kabupaten Melawi,” tambah Dwi Yanti Yuliarsih.
“Penerimaan perpajakan sebagian besar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri yang mencapai Rp62,15 miliar atau 54,2% dari total penerimaan. Sementara itu, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak mencapai Rp3,49 miliar,” tambah Dwi Yanti Yuliarsih.
“Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Sintang mencapai Rp41 miliar dengan 355 debitur, sedangkan di Kabupaten Melawi sebesar Rp27,9 miliar dengan 269 debitur. Total penyaluran KUR di Sintang dan Melawi mencapai Rp68,9 miliar atau mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp6,9 miliar. Jumlah debitur juga mengalami peningkatan dari 71 debitur menjadi 624 debitur. Hal ini disebabkan oleh informasi alokasi dana KUR yang diterima oleh bank penyalur sejak bulan Januari 2024, memungkinkan penyaluran dilakukan lebih awal,” tambah Dwi Yanti Yuliarsih.
“Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penyaluran UMi di Kabupaten Sintang mencapai Rp1,3 miliar dengan 303 debitur, dan di Kabupaten Melawi sebesar Rp679 juta dengan 180 debitur. Tahun 2024 menjadi tahun terakhir dalam menuntaskan sasaran dan target program prioritas dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak dapat segera memanfaatkan anggaran sesuai dengan arah kebijakan, melakukan upaya mitigasi atas isu-isu yang muncul terkait penyerapan dana, serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda lainnya guna Mempercepat Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan,” tutur Dwi Yanti Yuliarsih.
KPPN Sintang Mengumumkan Peningkatan Signifikan 147,17% dalam Realisasi Belanja
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sintang, Dwi Yanti Yuliarsih, menggelar konferensi pers secara online pada Rabu, 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, dihadiri oleh 46 satuan kerja di bawah naungan KPPN Sintang, Dwi Yanti Yuliarsih mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2024, KPPN Sintang mengelola dana APBN sebesar Rp3.580,53 miliar. Dana tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp836,75 miliar yang tersebar di 46 satuan kerja, dan Rp2744,45 miliar Dana Transfer yang meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
“Hingga bulan Februari 2024, realisasi belanja APBN telah mencapai Rp610,51 miliar atau setara dengan 17%. Dari jumlah tersebut, Rp466,71 miliar merupakan dana transfer ke daerah dan dana desa, sementara Rp143,83 miliar merupakan belanja Kementerian/Lembaga. Dengan pencapaian ini, target realisasi triwulan I-2024 sebesar 15% telah tercapai. Realisasi terbesar berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp75,7 miliar, diikuti oleh belanja barang sebesar Rp65,5 miliar, belanja modal sebesar Rp2,6 miliar, dan belanja bansos yang belum terealisasi hingga periode 29 Februari 2024. Terdapat peningkatan signifikan sebesar 147,17% dalam belanja pemerintah pusat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023,” jelas Dwi Yanti Yuliarsih.
“Dari sisi penerimaan, hingga 29 Februari 2024, KPPN Sintang mencatat penerimaan sebesar Rp114,58 miliar, mengalami penurunan sebesar 24,51% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp466,6 miliar atau 20% dari pagu sebesar Rp2.328,7 miliar. Realisasi ini mencakup Rp291,2 miliar untuk Kabupaten Sintang dan Rp175,4 miliar untuk Kabupaten Melawi,” tambah Dwi Yanti Yuliarsih.
“Penerimaan perpajakan sebagian besar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri yang mencapai Rp62,15 miliar atau 54,2% dari total penerimaan. Sementara itu, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak mencapai Rp3,49 miliar,” tambah Dwi Yanti Yuliarsih.
“Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Sintang mencapai Rp41 miliar dengan 355 debitur, sedangkan di Kabupaten Melawi sebesar Rp27,9 miliar dengan 269 debitur. Total penyaluran KUR di Sintang dan Melawi mencapai Rp68,9 miliar atau mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp6,9 miliar. Jumlah debitur juga mengalami peningkatan dari 71 debitur menjadi 624 debitur. Hal ini disebabkan oleh informasi alokasi dana KUR yang diterima oleh bank penyalur sejak bulan Januari 2024, memungkinkan penyaluran dilakukan lebih awal,” tambah Dwi Yanti Yuliarsih.
“Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penyaluran UMi di Kabupaten Sintang mencapai Rp1,3 miliar dengan 303 debitur, dan di Kabupaten Melawi sebesar Rp679 juta dengan 180 debitur. Tahun 2024 menjadi tahun terakhir dalam menuntaskan sasaran dan target program prioritas dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak dapat segera memanfaatkan anggaran sesuai dengan arah kebijakan, melakukan upaya mitigasi atas isu-isu yang muncul terkait penyerapan dana, serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda lainnya guna Mempercepat Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan,” terang Dwi Yanti Yuliarsih.
