SINTANG, ujungjemari.id- Kondisi jalan menuju kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sintang masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Kerusakan di sejumlah titik tidak hanya menghambat perjalanan masyarakat, tetapi juga berdampak pada biaya angkutan dan harga barang.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Andri Sugianto, berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap usulan peningkatan jalan menuju perbatasan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, dan Binjai Hulu itu menilai akses jalan yang baik sangat penting bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan perbatasan.
“Jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Kalau kondisinya rusak, pengangkutan barang menjadi lebih sulit dan biaya perjalanan ikut meningkat. Dampaknya tentu dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Andri.
Politisi Partai Perindo ini mengatakan, persoalan jalan semakin terasa ketika musim hujan. Beberapa titik yang mengalami kerusakan berat dapat menyulitkan kendaraan melintas. Kondisi tersebut berpotensi menghambat distribusi kebutuhan pokok maupun hasil perkebunan dan pertanian masyarakat.
Menurut Andri, peningkatan jalan menuju perbatasan bukan semata-mata untuk memperlancar mobilitas kendaraan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan memperkuat hubungan antarwilayah.
“Jangan sampai masyarakat di wilayah perbatasan terus menghadapi kesulitan karena akses jalan yang belum memadai. Pembangunan jalan harus menjadi perhatian karena menyangkut aktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Pemkab Sintang mengusulkan peningkatan jalan menuju perbatasan Malaysia Timur atau Sarawak saat kunjungan kerja Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bersama Kementerian Pekerjaan Umum ke Sintang belum lama ini.
Berdasarkan data usulan, terdapat lima ruas jalan dengan total panjang 112,2 kilometer, mulai dari Sintang-Semubuk, Semubuk-Simpang Nanga Merakai, hingga Senangan Kecil-Simpang Mengerat.
Andri berharap usulan tersebut mendapat perhatian dan intervensi pemerintah pusat agar penanganan jalan rusak dapat dilakukan secara bertahap.
“Harapan kita, usulan ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi bisa ditindaklanjuti melalui program pembangunan sehingga akses masyarakat menuju perbatasan semakin baik,” ujar Andri.
