SINTANG, ujungjemari.id- Pagi di Dusun Belungkak tak lagi sama. Di tepian Sungai Lebang, sisa-sisa jembatan gantung yang putus masih menggantung, menjadi saksi bisu terputusnya harapan warga yang selama ini bergantung pada akses tersebut.
Air sungai mengalir deras di bawahnya. Tak ada lagi pijakan aman untuk menyeberang. Hanya ada rasa waswas yang kini menyelimuti aktivitas sehari-hari masyarakat.
Dulu, jembatan itu adalah urat nadi kehidupan. Dari sanalah warga menuju pusat Desa Bengkuang, melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Kelam Permai, hingga ke Kabupaten Sintang. Anak-anak sekolah melintasinya setiap hari, dengan langkah kecil penuh semangat menuju masa depan.
Kini, semua berubah. Perjalanan sederhana menjadi penuh risiko. Bahkan untuk sekadar menyeberang, warga harus berpikir dua kali. Tidak ada jalur alternatif yang aman, sementara arus Sungai Lebang kian deras, terutama saat hujan turun.
Di tengah kondisi itu, harapan warga masih tertuju pada pembangunan jembatan yang hingga kini belum juga terealisasi.
Kepala Desa Bengkuang, Dimanto, menyampaikan bahwa rencana pembangunan sebenarnya sudah ada. Namun, keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama.
Dimanto menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut telah dianggarkan melalui dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Sintang, Toni, sebesar Rp100 juta. Namun, jumlah itu dinilai belum mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan secara utuh.
“Terkait jembatan gantung di Dusun Belungkak, sebenarnya sudah mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Tahun 2026 ini sudah masuk program kegiatan, dengan anggaran dari pokir pak Toni sebesar Rp100 juta. Tetapi berdasarkan perhitungan dari Dinas PU, dana tersebut belum mampu menyelesaikan pembangunan jembatan secara keseluruhan,” jelas Dimanto, Sabtu 2 Mei 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan harga bahan bangunan yang dipengaruhi oleh naiknya harga minyak, sehingga rencana anggaran harus kembali disesuaikan.
“Rencana anggaran saat ini juga sedang direvisi karena adanya kenaikan harga bahan. Jadi perlu penyesuaian kembali,” tambahnya.
Meski demikian, ia memastikan bahwa anggaran awal tetap berjalan karena kontrak kerja telah dibuat. Hanya saja, pelaksanaan pembangunan masih menunggu penyesuaian lebih lanjut.
“Dana Rp100 juta itu sudah pasti karena kontraknya sudah ada. Namun saat ini masih dalam proses revisi akibat kenaikan harga,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, harapan warga kini tertuju pada pemerintah daerah agar dapat memberikan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan Tahun 2026. Pasalnya pembangunan jembatan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah.
“Harapan kami, melalui APBD Perubahan 2026, pemerintah daerah bisa menambah anggaran, baik dari Bupati maupun Wakil Bupati, agar pembangunan jembatan ini bisa diselesaikan secara tuntas tahun ini,” harap Dimanto.
Bagi warga Dusun Belungkak, jembatan ini bukan sekadar penghubung fisik. Ia adalah jalan menuju sekolah, akses menuju pelayanan, dan denyut kehidupan sehari-hari.
Kini, ketika jembatan itu terputus, yang tersisa bukan hanya kesulitan, tetapi juga kecemasan. Warga hanya bisa berharap, di balik derasnya Sungai Lebang, ada perhatian yang segera datang membangun kembali jembatan, sekaligus mengembalikan harapan yang sempat hilang.
