SINTANG, ujungjemari.id- DPRD Kabupaten Sintang meminta Pemerintah Daerah untuk lebih cermat dalam menentukan skala prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sintang, Indra Subekti, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat 28 November 2025.
APBD Sintang Tahun 2026 telah disepakati sebesar Rp1,9 triliun melalui rapat paripurna bersama pemerintah daerah. Jumlah ini menurun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyesuaian terjadi setelah pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran mencapai Rp388 miliar.
Indra mengatakan penurunan anggaran ini menjadi tantangan besar, namun ia tetap berharap pemerintah daerah dapat bekerja optimal. “Kami berharap meskipun anggaran berkurang cukup besar, pemerintah daerah tetap mampu memaksimalkan apa yang tersedia. Ini perlu kreativitas dan perencanaan yang benar-benar matang,” ujar Indra.
Ia menyebut kondisi tersebut pasti berdampak terhadap kemampuan pembangunan daerah. Karena itu, ia meminta agar Pemkab Sintang lebih fokus pada program-program yang benar-benar mendesak.
“Kami mendorong agar pemerintah memprioritaskan infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan. Masyarakat perlu merasakan manfaatnya secara langsung,” jelasnya.
Politisi Partai Nasdem ini juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pemerataan pembangunan. Ia menilai strategi yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan APBD 2026.
“Kami paham dana terbatas membuat semua tidak bisa dikerjakan sekaligus. Maka dari itu penting bagi pemerintah menetapkan skala prioritas supaya pembangunan tetap berjalan,” katanya.
Ia berharap Pemkab Sintang terus menjaga komunikasi dengan DPRD dalam setiap proses pelaksanaan anggaran supaya pengawasan dan penyesuaian dapat dilakukan tepat waktu. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar seluruh program berjalan efektif.
“Harapan kami koordinasi tetap terjaga. Kita ingin setiap rupiah yang dikelola pemerintah memberi manfaat untuk banyak orang,” ucapnya.
Indra menutup pembicaraan dengan mengingatkan bahwa APBD adalah milik masyarakat dan harus dikelola sebaik mungkin. “Kami ingin anggaran ini benar-benar kembali untuk masyarakat Sintang. Itu yang menjadi tujuan utama kami,” pungkasnya.
