SINTANG, ujungjemari.id- Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Fraksi Partai Bangsa Sejahtera (PBS), Edy Hartono menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah pedesaan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal ini ia sampaikan saat membacakan pandangan umum fraksi terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada rapat paripurna, Senin 21 Juli 2025 kemarin.
“Barau kantor camat Kayan Hilir, karena jika lama tidak dibangun, akan terjadi longsor dan bangunan yang baru dibangun dengan dana yang besar akan mengalami longsor,” kata Edy. Ia meminta agar pembangunan kantor camat segera diprioritaskan agar tidak ada kerugian anggaran akibat kerusakan bangunan baru yang rawan longsor.
Selain itu, perbaikan akses jalan di kawasan pedalaman juga menjadi sorotan utama. Fraksi PBS memohon perhatian khusus kepada Bupati Sintang untuk segera memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar di sejumlah titik yang kondisinya rusak berat.
“Memohon kepada Bupati Sintang untuk membangun jembatan di Sungai Butu Km 58 Desa Bernayau Kecamatan Sepauk,” tegas Edy.
Bukan hanya pembangunan jembatan, Fraksi PBS juga meminta dilakukan perawatan jalan dari Km 53 menuju Km 68 di Desa Sungai Segak, Kecamatan Sepauk Hulu. Edy menyebut kondisi jalan tersebut sangat memperihatinkan dan menghambat aktivitas masyarakat.
“Memohon kepada Bupati Sintang untuk mengagendakan perawatan jalan dari Km 53 ke Km 68 Desa Sungai Segak Sepauk Hulu yang kondisinya sangat memperihatinkan,” ujar Edy.
Beberapa usulan lainnya yang turut disampaikan Fraksi PBS yakni permintaan timbunan jalan Martiguna menuju Tertung, perbaikan jembatan di daerah Mengkurai, pembangunan jalan Kedabang menuju Anggah Jaya, hingga perbaikan jalan di kawasan Masuka.
Menurut Fraksi fraksi ini, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, serta kantor pelayanan publik menjadi hal penting dalam memperlancar roda ekonomi dan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan maupun desa.
“Dengan SILPA yang besar, kami meminta kepada pemerintah daerah, mengalokasikan anggaran pada kegiatan-kegiatan proyek pemerintah yang belum terlaksanakan,” ujar Edy.
